Ekonomi

Kemendag Kaji SRG Terintegrasi dengan Food Estate: Petani Bisa Tunda Hasil Panen ketika Fluktuasi

FaseBerita.ID – Kementerian perdagangan RI akan melakukan kajian Sistem Resi Gudang (SRG) terintegrasi dengan Food Estate di Humbang Hasudutan (Humbahas) terkait prospek pengembangan komoditi bawang putih untuk meningkatkan posisi tawar petani. Nantinya, petani dapat menunda untuk menjual hasil panen ketika terjadi fluktuasi (ketidakstabilan) harga.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) Kemendag RI, Sahudi, saat kunjungan reses anggota DPR RI Lamhot Sinaga di Humbahas, Jumat (13/3) lalu. “Untuk potensi pertanaman bawang putih di Humbahas, kita melakukan kajian dalam merespon barang yang bisa disimpan di gudang SRG untuk tunda jual oleh petani ketika harga komoditas rendah,” tutur Sahudi.

Diharapkan bawang putih masuk ke SRG akan memberikan nilai tawar dengan tetap dalam pengumpulan data serta kesiapan masuk ke dalam resi gudang. “Hasil kunjungan ini, kita dapat banyak informasi produksi bawang putih. Apakah layak atau tidak, akan dilakukan kajian menyangkut SRG,” katanya.

Dia menjelaskan, keterlibatan pengusaha importir adalah penunjang kelanjutan SRG. Membantu dalam penguatan akses pembiayaan, penguatan kelompok kelembagaan dan membantu pemerintah dalam kebijakan.

“Pengusaha sudah terlibat dalam usaha ini, bekerja sama dengan kelompok tani dan sudah panen dua belas hektare. Soal model kerjasamanya akan menunjang kualitas dan produksi dan saling menguntungkan. Dalam hal ini, tugas dan fungsi Bappebti Kemendag RI untuk mengatur tata niaga impor dengan ketentuan perundang undangan,” jelasnya.

“Kita akan memberikan pengawasan sesuai dengan mekanisme. Artinya, untuk pelaku eksportir harus memiliki rekomendasi Kementan RI untuk mendapatkan persyaratan dari Kemendag RI,sedang dalam negeri bebas,” lanjut dia.

Dengan terbangunnya tata niaga bawang putih di Humbahas, diharapkan dapat memberikan dampak luas terhadap petani serta pelaku usaha. “Soal tata niaganya akan kita lakukan kajian untuk diusulkan ke Menteri. Sehingga fungsi koordinasi akan tetap berjalan dengan lembaga dan pemerintah kabupaten,” tandasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Lamhot Sinaga menyebutkan, program pemerintah itu tadi, terintegrasi dengan food estate di Humbahas untuk menjamin tata kelola niaga dari hulu ke hilir demi kenyamanan petani. “Skema SRG untuk menyelamatkan petani dari segi harga jual, pembiayaan pertanaman, kuantitas dan kualitas komoditi lebih baik dan distribusi komoditas,” ujar Lamhot kepada wartawan di Pasar Sigumpar, Lintongnihuta belum lama ini.

Dengan demikian, pemerintah didorong untuk mencari skema yang jelas pada pasca panen dan penyedian kebutuhan petani. “Langkah selanjutnya, pemerintah harus memikirkan skema pasca panen. Pemerintah belum masuk kedalam skema itu. Jangan pada saat panen, petani menghadapi harga yang tidak memungkinkan dengan pasar, sehingga petani akan menyebut pemerintah gagal untuk menyesuaikan harga pasar dengan biaya produksi,” ujar Lamhot.

Pemerintah, pelaku usaha dan petani menjadi rantai yang tidak terpisahkan. Karena akan mengambil peran masing-masing pada transaksi perdagangan lebih luas. “Pelaku usaha telah kita gandeng, seperti halnya PT Parna Raya,PT Agro Trinaga Mora (ATM) dan lainya. Mereka fokus untuk penyediaan bibit. Kemudian, pemerintah kita dorong mencari sistem niaga produksi sesuai dengan aturan yang berlaku,”bebernya. (sht/fabe)

USI