Ekonomi

Intensifikasi di 590 Ribu Ha Lahan Pertanian Antisipasi Krisis Pangan

FaseBerita.ID – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menyampaikan, pemerintah melakukan upaya intensifikasi lahan pertanian di sekitar 590 ribu hektare (ha) lahan transmigrasi. Sebagaimana diketahui Organisasi Pangan Dunia atau FAO telah memberikan peringatan terkait krisis pangan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menuturkan, di tengah pandemi Covid-19 dan ancaman krisis pangan, saat ini negara-negara di dunia lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri ketimbang ekspor. Maka dari itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saatnya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam rangka ketahanan pangan.

Impor akan menjadi sesuatu yang langka nantinya, karena semua negara akan mempentingkan ketahanan pangan masing-masing wilayahnya,” katanya dalam webinar pekan lalu.

Lebih lanjut Abdul Halim menuturkan, saat ini ada 1,8 juta ha potensi lahan yang bisa diintenfikasi di kawasan transmigrasi. Namun, dari 1,8 juta ha lahan tersebut baru 590 ribu ha yang memenuhi prasyarat intensifikasi.
Adapun lima prasyarat agar intensifikasi lahan pertanian bisa berjalan yaitu, pertama, ada bibit unggul dan pupuk. Kedua, tersedia mekanisasi dan irisasi.

Ketiga, ada rice miling unit (RMU). Keempat, ada penyerap produksi (offtaker). Terakhir, ada mitra kerja, misalnya perbankan.

“Dari prasyarat tersebut, kita yang sudah siap di Mesuji (Lampung), Telang (Banyuasin), Babel, Rasau Jaya (Kubu Raya), Dadahup Lamunti (Kapuas), Cahaya Baru (Barito Kuala), Maloy (Kutai Timur), Boalemo (Gorontalo), Bungku (Sulawesi Tengah), dan Mahalona (Luwu Timur),” terang Abdul Halim.

Intensifikasi di 590 ribu ha lahan pertanian ini akan dimulai pada Mei ini, dan berjalan selama dua kali masa tanam dan panen. Dengan perkiraan produksi hingga 5 juta ton padi atau Gabah Kering Panen (GKP), maka akan diperoleh 2 juta ton beras.

“Kalau kebutuhan orang dewasa setahun kurang-lebih 125 kilogram (kg) per orang tahun, itu berarti kalau ini berjalan sesuai rencana, maka intensifikasi di 590 ribu ha lahan produksi di kawasan transmigrasi akan memberi makan 16 juta orang per tahun,” katanya.

Sementara itu, mengenai anggaran untuk intensifikasi lahan, Abdul Halim menuturkan, itu diambilkan dari pos dana desa. Saat ini ruang fiskal yang masih tersedia untuk intensifikasi lahan mencapai Rp 94 miliar. “Berapa tenaga kerja yang terserap? Sebanyak-banyaknya, paling tidak pada 243 desa. Jadi, warga desa di 243 desa kami harapkan secara optimal terlibat di kegiatan intensifikasi ini,” pungkas Abdul Halim. (JP)