Ekonomi

Hasil Pertanian Tertentu Omzet di atas Rp 4,8 Miliar Dikenai Pajak

FaseBerita.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan terkait penerapan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain atas pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang hasil pertanian tertentu diperuntukkan pelaku usaha tani yang omzetnya di atas Rp 4,8 miliar per tahun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu berharap, kebijakan ini dapat menjadi pendorong kontribusi sektor pertanian dalam penerimaan pajak. Sebab saat ini porsi setoran pertanian terhadap pajak masih sangat kecil.

“Pertanian ini relatif kecil. Ini yang ingin kita letakkan supaya dari sisi pajak ini proporsional,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8).

Tercatat, pada tahun lalu kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat mencapai 12,72 persen. Meski kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cukup besar, kontribusinya terhadap penerimaan pajak justru sangat kecil.

Febrio mengatakan, seharusnya kontribusi suatu sektor usaha terhadap PDB dan terhadap penerimaan pajak berbanding lurus. Oleh karena itu, PMK 89/2020 diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan keseimbangan tersebut dengan memudahkan sektor pertanian menunaikan kewajiban perpajakannya.

“Banyak sekali yang bekerja di sektor ini. Dengan PMK ini, mereka ada kemudahan dalam menunaikan kewajiban membayar pajak,” tuturnya.

Ia berharap, dengan struktur penerimaan pajak yang semakin proporsional, rasio pajak yang beberapa tahun terakhir cenderung turun bisa berbalik arah dan meningkat pada tahun-tahun ke depan. (JP)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button