Ekonomi

Eksportir-Importir yang Rajin Lapor ke DHE akan Diberi Insentif

JAKARTA – Untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha melaporkan devisa, Bank Indonesia (BI) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama mengimplementasikan sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika (simodis) per 1 Januari 2020. Pada tahap pertama, sistem itu akan mengintegrasikan arus dokumen ekspor dan impor dari DJBC dengan arus uang di BI.

“Dengan sistem yang terintegrasi ini, pemerintah dan BI bisa merekonsiliasi data impor atau ekspor dengan transaksi devisa secara komprehensif dan terintegrasi. Hal itu juga diharapkan dapat mendukung pengendalian defisit neraca transaksi berjalan,” papar Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.

Destry menjelaskan, simodis bermanfaat mendukung perumusan kebijakan dengan informasi devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa pembayaran impor (DPI) yang lebih akurat dan terkini.

Mantan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menyatakan, berdasar data BI, sebenarnya tingkat kepatuhan atau compliance pengusaha dalam melaporkan dan menyetor DHE sudah cukup baik. Pada Oktober ini, jumlah DHE yang masuk mencapai USD 12 miliar atau sekitar 80 persen dari dokumen hasil ekspor keseluruhan dari 90 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, hanya 20 persen yang dikonversikan ke rupiah. Sebab, masih ada kebutuhan eksportir atau importir terhadap dolar dalam melakukan kegiatan usaha.

“Dari data itu, 95 persen DHE sudah masuk bank domestik,” ungkapnya.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menuturkan, simodis memberikan informasi yang lengkap tentang nilai ekspor dan impor yang sesungguhnya berdasar nilai DHE dan DPI. Selain itu, hasil rekonsiliasi data tersebut akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha.

“Pengusaha yang masuk golongan patuh bakal diberi status atau profil yang lebih baik atau tinggi daripada pengguna yang dianggap tidak patuh.”

Eksportir yang patuh akan diprioritaskan mendapat insentif. Di antaranya, kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), kawasan berikat (KB), dan authorized economic operator (AEO), serta dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses layanan restitusi pajak. (dtc/int)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker