HUT RI
Ekonomi

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM di Simalungun

Temu Konsultasi Penguatan Kemitraan Usaha KUMKM Berbasis Rantai Nilai/Pasok

FaseBerita.ID – Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementrian Koperasi dan UKM RI Ir Abdul Kadir Damanik MM mengajak seluruh pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar untuk meningkatkan kemitraan usaha antara sesama dan dengan pihak lain dengan dasar saling percaya dan membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Abdul Kadir Damanik, saat membuka Temu Konsultasi Penguatan Kemitraan Usaha KUMKM Berbasis Rantai Nilai/Pasok  dan Bimbingan Teknis Ketahanan Usaha KUMKM di Hotel Sapadia, Rabu (7/8/2019).

Menurut Kadir Damanik, kemitraan harus didasarkan saling membutuhkan dengan status yang sama. Yang membedakan soal kapasitas usaha. Yang kecil membutuhkan yang sedang dan besar, demikian juga sebaliknya. Tujuannya untuk membesarkan yang kecil dengan tidak mengecilkan yang besar.

Kadir Damanik yang memperkenalkan diri berasal dari Huta Raja Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun ini berharap, narasumber yang dihadirkan dapat memberikan pemahaman yang tepat bagi seluruh pengusaha yang hadir terkait kemitraan, syarat kemitraan dan aturan yang harus dipatuhi setiap pengusaha kepada negara. Terutama menyangkut izin serta pajak yang saat ini sudah dilakukan secara online baik dalam hal pendaftaran maupun pembayaran kewajiban.

Peserta dari pelaku usaha di Kabupaten Simalungun.

Dijelaskan Kadir, di Sumut ada 14 daerah kabupaten/kota yang termasuk kategori tinggi potensi bencana, 19 kabupaten kota berstatus sedang  dan satu berstatus rendah potensi bencana. Pasca bencana, Kementrian Koperasi melalui Dinas Koperasi di masing-masing daerah, turut membantu percepatan kebangkitan ekonomi warga terdampak.

Caranya bisa dilakukan sebelum bencana dengan melakukan persiapan melalui tabungan dan asuransi. Jika pasca bencana, dapat dilakukan dengan bantuan langsung  berupa modal dan keterampilan. Bencana bisa berupa bencana alam dan kebakaran.

Alumni SMA Negeri 3 Pematangsiantar ini juga mengingatkan agar pelaku usaha menjalin kemitraan dengan lembaga swasta maupun BUMN untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha.

Sementara Sutarno, Asisten Deputi Perlindungan Usaha pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, yang menjadi salah satu narasumber mengatakan, setiap usaha wajib punya izin usaha. Saat ini perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau disebut Online Single Subsmission (OSS).

Pelaku usaha mendaftar secara online dengan berbasis data nomor induk kependudukan. Di beberapa daerah, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Perbup tentang Izin Usaha.Sebelumnya, pelaku usaha kecil harus memiliki surat keterangan usaha yang ditandatangani camat.

Peserta berfoto bersama Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementrian Koperasi dan UKM RI Ir Abdul Kadir Damanik MM, Kepala Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Simalungun Ir Jan Posman Purba, dan para narasumber.

Sementara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Ir Jan Posman Purba juga didaulat menjadi narasumber dengan meteri ‘Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kemitraan usaha bagi koperasi berbasis rantai nilai/pasok.

Jan Posman berharap, melalui pertemuan ini, para pelaku usaha di Kabupaten Simalungun dapat berkembang melalui menjalin kemitraan dengan pihak lain. Mendapat pemahaman untuk membuat tindakan dalam menguatkan ketahanan usaha.

Ir Hasan Djauhari MA, narasumber yang membawa materi ‘Kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan kemitraan usaha koperasi dan.UKM berbasis rantai nilai/pasok. Serta dua narasumber dari PT Olam Indonesia dan PT Agro Bisnis Indonesia tentang Prosedur dan Persyaratan bagi koperasi dan UKM bermitra dengan dua perusahaan ini.

Hadir sebagai peserta para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari berbagai bidang usaha di Kabupaten Simalungun. (esa)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button