Ekonomi

Bisakah Pemda yang Mengatur Tarif Ojol?

FaseBerita.ID – Kemarin, para driver ojek online melakukan aksi di depan Kementerian Perhubungan. Salah satu yang dituntut para driver adalah meminta untuk adanya evaluasi. Driver meminta aturan tarif direvisi untuk diatur per provinsi.

Kementerian Perhubungan pun menjawab tuntutan utama para driver ini. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi pada dasarnya tarif memang bisa dievaluasi. Dia sendiri menilai bahwa tuntutan para driver cukup masuk akal alasannya.

“Tarif dalam regulasi kita memang evaluasi tiap tiga bulan. Mereka tuntutannya harus ke provinsi, alasannya memang masuk akal sih. Artinya kalau jalan naik turun berat kan medannya tuh lumayan juga,” ungkap Budi saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Namun, Budi mengatakan kalau mau mengubah skema penentuan tarif dengan pengaturan tarif per provinsi otomatis harus ada perubahan aturan. Tarif sendiri memang sudah diatur dalam Keputusan Menteri 348 tahun 2019, di dalamnya diatur tarif per zonasi.

Untuk itu, Kemenhub menurutnya tidak ingin gegabah. Dia mengatakan akan berkonsultasi dengan pihak lainnya terlebih dahulu, karena dalam pembuatan keputusan Kemenhub tidak berjalan sendiri.

“Kalau diminta jadi sebuah keputusan kan jadi berubah PM. Nah itu mengubah payung hukum, harus ada perubahan. Kan saya buat nggak sendirian nih banyak terlibat. Ada pakar dan YLKI juga ya,” ungkap Budi.

Yang pasti masalah tarif menurutnya memang sedang dibahas untuk dievaluasi. Dia mengatakan menerima tuntutan driver sebagai usulan.

“Intinya gini, masalah tarif saya lagi bahas nih, udah dua kali. Prinsipnya kami terima masukan, tapi kan nggak mungkin tahu-tahu saya terima aja tuntutannya. Nanti kami bahas bersama dulu sama stakeholder lain,” ungkap Budi.

“Karena pas juga tarif memang lagi kami tinjau nih,” lanjutnya.

Sebelumnya para driver ojol meminta agar tarif diatur per provinsi bukan lagi diatur dengan zonasi. Ketua Presidiun Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono, tarif ojol memang sebaiknya diatur per provinsi bukan per zona. Pasalnya, di setiap provinsi kemampuan daya beli masyarakat berbeda-beda.

Igun mengatakan selama ini pun banyak keluhan dari penumpang maupun driver di daerah. Ada penumpang yang mengeluh tarif terlalu mahal, driver pun ada yang mengeluh tarif terlalu murah.

“Masalahnya gini, setiap provinsi kan pendapatan masyarakatnya beda-beda, misalnya kalau dilihat dari proyeksi UMR. Nah ada penumpangnya banyak ngeluh ketinggian, drivernya juga ada yang ngerasa kurang,” jelas Igun.

Sedang Dievaluasi

Kementerian Perhubungan buka suara soal aksi demo yang dilakukan para driver ojek online. Evaluasi dan revisi pengaturan tarif jadi salah satu masalah yang disuarakan.

Menurut, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, soal besaran tarif pihaknya sendiri memang sedang mengevaluasinya. Namun, hingga kini belum ada keputusan.

“Jadi selain minta direvisi diatur provinsi, mereka juga minta dievaluasi besaran tarifnya. Saya sendiri memang sedang tinjau tarif ini, udah dua kali saya rapat, belum ada keputusan tapi,” ungkap Budi saat ditemui di kantornya, Rabu (15/1/2020).Lantas usai dievaluasi, apakah tarif ojol bakal naik lagi?

Budi mengatakan sebetulnya evaluasi tarif bukan berarti menaikkan besaran tarif. Bisa saja tarif tetap sama usai dievaluasi, bahkan ada kemungkinan turun.

“Saya melihatnya begini, jangan setiap evaluasi artinya naik. Kalau evaluasi tarif ini bisa naik, turun, bisa juga tetap sama. Kita tuh harus liat kelangsungan ojol ini juga,” ungkap Budi.

Dia mengatakan soal tarif tidak bisa selalu menggunakan persepsi pengemudi yang maunya tarif naik terus. Banyak aspek yang mesti diperhitungkan, kemampuan daya beli masyarakat misalnya.

“Jangan persepsi tarif itu persepsi saya sebagai pengemudi. Harus ada YLKI juga dong willingness to pay-nya masyarakat berapa, dan pihak terkait lainnya,” jelas Budi.Apabila tarif hanya naik terus, memang driver ojol yang mendapat untung. Namun, ada kemungkinan penumpang meninggalkan ojek online karena kemahalan.

“Nanti kalau kemahalan gitu, emang enak narik berapa kali udah dapat banyak. Tapi kalau turun pelanggannya gimana? Ngapain pakai ojek mahal, mending naik TJ (Transjakarta) atau jalan kaki sekalian,” kata Budi.

“Kalau penumpang mikir begitu gimana, harus diperhatikan itu juga kan,” tegasnya. (dtc/int)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker