Ekonomi

30 Investor Incar Danau Toba

SAMOSIR, FaseBerita.ID – Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) terus mengajak para investor untuk berinvestasi di Danau Toba. Targetnya, membangun berbagai fasilitas bertaraf internasional di danau terbesar di Asia Tenggara tersebut. Saat ini puluhan investor sudah menjalin koordinasi dengan BOPDT karena berminat membangun berbagai fasilitas pendukung industri pariwisata di sana.

“Sekitar 30 sampai 40 investor. Kemarin tujuh, jadi ada 30 lebih lagi investor kita ajak untuk membangun,” kata Direktur BOPDT, Arie Prasetyo kepada wartawan, kemarin.

Sebelumnya pada 21 Oktober 2018, tujuh investor telah menandatangani MoU di Bali untuk menggelontorkan dana investasi sebesar Rp6,1 triliun di kawasan Danau Toba. Tak berhenti hanya di 7 investor, BOPDT terus mengundang investor lainnya, baik lokal maupun luar negeri.

Berapakah nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun pariwisata superprioritas di Danau Toba? Arie mengatakan belum menghitung keseluruhan. Tapi jika ingin menjadikan danau vulkanik terbesar di dunia itu masuk pariwisata bertaraf internasional, diperlukan dana investasi yang besar.

“Kalau total nilai investasi masih perlu kajian,” sebut Arie sembari mengatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah untuk mendatang investor ke Danau Toba.

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan lahan dan infrastruktur. Lahan dipastikan clear and clean, agar investor merasa nyaman dan aman membawa dana investasi ke Danau Toba. Akan dibangun rumah sakit, hotel berbintang, dan lainnya. “Semuanya bertaraf internasional. Sehingga kelas Danau Toba naik kelas dan menarik wisatawan mancanegara (wisman) dalam jumlah besar,” ungkap Arie.

Arie mengharapkan dukungan dari delapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-kawasan Danau Toba dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, untuk memberikan kemudahan perizinan dan kepastian hukum kepada investor yang akan menanamkan modal di Danau Toba.

“Mereka (investor) datang, maunya semua masalah perizinan, kenyamanan berinvestasi dan menjaga aset-aset mereka, dibantu oleh kita. Di sini BOPDT memposisikan sebagai pengelola, memastikan di sana aman dan kondusif untuk berinvestasi,” pungkasnya.

Penetapan Kaldera Toba April 2020

Sementara itu, terkait informasi bahwa Kaldera Toba telah diterima sebagai bagian dari Taman Bumi (Global Geopark) UNESCO, hingga kini United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) belum mempublikasikan secara resmi.

“Penetapannya baru April 2020 nanti di Paris,” kata GM Geopark Kaldera Toba, Wan Hidayati, kemarin.

Dilansir dari situs Unesco.org, pada Agustus 2018, hasil keputusan atas pengajuan Kaldera Toba sebagai Geopark masih berstatus ditangguhkan (deffered). Artinya, masih ada 11 aspek yang rekomendasinya ditolak dan butuh perbaikan, termasuk di antaranya fasilitas dan infrastruktur, warisan alam (natural heritage), warisan budaya (cultural heritage), warisan budaya tak benda (intangibel heritage).

Menurut pemerhati Danau Toba dari Lembaga Prakarsa Masyarakat (LPM) Haranggaol Horison, Tohap Simamora, sepanjang belum resmi diumumkan UNESCO pada April 2020, maka belum bisa dikatakan Kaldera Toba sudah resmi menjadi Geopark UNESCO.

“Kita tunggu dulu sampai April, setelah itu diumumkan barulah sah. Jangan mendahului. Karena yang saya tahu banyak sekali tahapan yang harus dilalui. Jurinya saja kalau tak salah individu dari berbagai negara, dari Indonesia ada lima, termasuk seorang pastor dari Timur,” katanya.

Menurut Tohap, salah satu aspek penilaian yang penting ialah aspek legalitas situs yang masih bagian dari masyarakat.

“Misalnya, ada satu situs yang masuk dalam bagian geopark itu, apakah sebelumnya sudah disahkan secara legal yang menyatakan bahwa itu situs geopark. Artinya, sudahkah ada perda maupun aturan legal yang menyatakan itu situs resmi, nah ini kan nanti bisa menimbulkan konflik kalau tidak ada legalitasnya. Apakah masyarakat juga sudah diberitahu?” terang Tohap.

Sementara itu, dari aspek pariwisata, menurut praktisi pariwisata Dearman Damanik, tentu saja akan sangat bagus bila Kaldera Toba sudah menjadi bagian dari Geopark UNESCO.

Namun, ia melihat masih minimnya koordinasi dengan stakeholder pariwisata. Misalnya, dalam hal penyampaikan sosialisasi kepada wisatawan, sudahkah berkoordinasi dengan stakeholder yang tepat, misalnya asosiasi pariwisata, seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) atau asosiasi lainnya.

“Ini kan ada kaitanya dengan pariwisata, jadi alangkah baiknya jika sosialisasi informasi mengenai geopark itu adalah stakeholder pariwisata. Kemudian, apakah stakeholder pariwisata sudah mendapat informasi yang akurat dan detail soal ini? Sehingga mereka bisa membantu mempromosikannya kepada wisatawan, bahkan bisa mengemaskan menjadi paket wisata,” ujar Dearman. (gus/jpnn/bbs/int)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button