Ekonomi

28 Pemda di Sumut Buka Seleksi CPNS 2019: Tanjungbalai Tak Rekrut

FaseBerita.ID – Pemerintah dalam waktu dekat akan membuka rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Ada 28 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang membuka seleksi. Kota Tanjungbalai salah satu daerah yang tidak membuka penerimaan CPNS.

“Paling banyak (dibutuhkan) itu masih guru, yakni 60 ribuan. Kemudian tenaga kesehatan, yakni 30 ribuan. Untuk lainnya, bagian teknis,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Muhammad Ridwan, Selasa (15/10/2019).

Ia mengatakan, untuk tahun ini kuota penerimaan CPNS secara menyeluruh hanya 197.111. Khusus di Sumatera Utara, sambung Ridwan, yang tidak membuka penerimaan CPNS itu yakni Tanjungbalai, Simalungun, Nias Selatan, Sibolga, Padanglawas Selatan, dan Padangsidimpuan.

“Setelah rakornas kemarin, kuotanya itu 197.111. Terdiri dari instansi pusat 37.854 formasi dan daerah 159.257 formasi,” katanya.

Ridwan mengatakan, berkaitan dengan penerimaan CPNS ini, nantinya seluruh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan dipanggil guna membahas formasi yang diperlukan. “Kalau formasi tidak sama dengan yang kemarin. Kebutuhan tiap tahun selalu disampaikan ke Kemenpan-RB sesuai dengan daerah-daerah masing,” ucapnya.

Pada tahun ini, pemerintah hanya membuka penerima untuk CPNS. Sementara untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum ada penerimaan. “Sementara untuk CPNS saja,” ujarnya.

Ridwan mengatakan, proses seleksi CPNS 2019 akan dilakukan secara terintegrasi. Proses pendaftaran seleksinya pun akan terpusat di situs http://sscn.bkn.go.id yang dipersiapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan menggunakan sistem Tes Berbasis Komputer (CAT).

Untuk lulus seleksi itu, peserta perlu mencapai passing grade atau ambang batas nilai. Peserta tes perlu mengetahui sistem penilaian di dalam ujian SKD.

Tes itu terdiri atas tiga subtes, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai ambang batas yang berbeda-beda menurut jenis formasinya.

Untuk TWK, nilai benar skornya 5 sementara salah 0. Begitu halnya untuk subtes TIU. Jumlah soal dari TWK adalah 35 sementara TIU hanya 30. Namun, untuk subtes TKP, setiap soal tak ada benar dan salah. Terdapat 35 pertanyaan untuk TKP. Setiap jawaban memiliki grade, yakni 1-5.

Artinya, setiap jawaban pasti memberikan nilai bagi peserta. Tidak ada nilai negatif untuk semua subtes. Hal tersebut berarti Anda para peserta seleksi CPNS sebaiknya tak membiarkan ada kolom jawaban yang tak terisi. Nilai maksimal dalam tes SKD adalah 500, sementara minimalnya adalah 35.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018. Dimana total jumlah soal yang harus dikerjakan para pelamar sebanyak 100 soal dalam waktu 90 menit atau 5.400 detik.

Berarti, waktu pengerjaan untuk satu soal selama 54 detik. Lalu, dirinya meminta masyarakat untuk selalu mewanti-wanti terhadap setiap informasi yang berkaitan dengan rekrutmen CPNS.

Terpisah, Kepala Kantor Regional (Kanreg) VI BKN Medan, English Nainggolan mengatakan, pekan lalu pihaknya sudah mengundang perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Sumut untuk membahas persiapan seleksi CPNS ini.

“Rencananya, pekan ini seluruh daerah yang mendapatkan formasi akan diundang ke Jakarta,” ucapnya.

Ia mengatakan, pendaftaran masih sama diberlakukan kepada para calon pelamar. Pendaftaran dilakukan dengan sistem online. Ada yang berbeda pada penerimaan ini, dimana seluruh instansi yang membuka formasi diwajibkan memfasilitasi para calon pelamar. Dimana menyiapkan lokasi dan alat ujian berupa komputer. Kata dia, pada tahun lalu seluruhnya itu ditanggung oleh BKN. Akan tetapi, saat ini BKN hanya sebagai pelaksana dan pengawas ujian.

“Kami menyampaikan pesan dari pusat, metode yang dipakai, cat mandiri. Artinya instansi menyiapkan fasilitas, seperti komputer dan lokasi. BKN sebagai pelaksana dan pengawas dalam ujian itu. Karena dulu BKN yang fasilitasi,” kata dia.

Hingga detik ini, pemerintah masih membutuhkan tenaga pengajar dan bagian medis. Untuk itu, kata dia, porsi lebih akan ditujukan pada dua kategori tersebut. “Masih dominan tenaga kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan. Setelah mereka balik dari pusat berapa kuota yang dibutuhkan,” ujarnya. (int)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker