Berita

Warga Tujuh Desa Unjuk Rasa Tuntut Bacalon Kades Diloloskan

PALUTA, FaseBerita.ID – Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat Kecamatan Dolok melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Rabu (6/11/2019).

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh koordinator Ahmad Fadli Lubis menyebutkan bahwa berdasarkan peraturan Bupati Paluta nomor 29 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pada pasal 28 setiap calon yang minimal 2 orang dan maksimal 5 orang diloloskan untuk calon kepala desa berdasarkan hasil panitia desa, kecamatan dan kabupaten yang cukup syarat sesuai pasal 23 dan 26, dan apabila lebih dari 5 calon maja panitia melakukan pembobotan dan menetapkan calonnya.

Akan tetap mereka menilai banyak kecurangan dan ketidak adilan yang terjadi di lapangan terkait nilai hasil tes Mental dan Ideologi (MI) yang dilaksanakan.

“Ada praktik Nepotisme dan kongkalikong yang dilakukan panitia sehingga merugikan sebagian pihak,” teriak koordinator aksi Ahmad Fadli Lubis dalam orasinya.

Dugaan itu terlihat adanya upaya penggagalan yang dilakukan panitia di 7 desa antara lain di Rancaran 2 calon dan satu digagalkan, Simataniari 3 calon dan satu digagalkan, Sungai Pining 3 calon dan satu digagalkan, Baringin 2 calon dan satu digagalkan, Mompang Dolok 2 calon dan satu digagalkan, Sigala-gala 3 calon dan satu digagalkan serta Parigi 7 calon dan seluruhnya digagalkan.

Atas dasar hal tersebut, masyarakat dari 7 desa di Kecamatan Dolok menuntut agar meloloskan bakal calon kepala desa yang diajukan panitia desa sesuai dengan Perbup nomor 29 tahun 2019 sebagai calon kepala desa dan meminta kepada panitia tim penguji pemilihan kepala desa agar menunjukkan hasil nilai test mental dan ideologi.

“Kami akan bertahan di sini jika bapak Bupati dan pejabat lainnya tidak mau menemui kami,” ujarnya.

Setelah hampir satu jam melakukan orasi, Staf ahli Setdakab Paluta M Zakir Syarif Daulay akhirnya datang menemui massa dan memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan masyarakat dari 7 desa di kecamatan Dolok tersebut.

Dalam jawabannya, M Zakir Syarif Daulay menyampaikan bahwa segala tuntutan dari masyarakat ini akan disampaikan kepada pimpinan Pemerintahan dalam hal ini Bupati Paluta.

Ia juga menyampaikan bahwa nantinya pihak Pemkab Paluta akan memanggil perwakilan masyarakat untuk membahas tuntutan ini untuk diambil keputusan terbaik secara musyawarah dan mufakat.

“Akan disampaikan pada pimpinan dan nanti akan kita panggil orang yang berkompeten dan memahami permasalahan dari masyarakat sebagai perwakilan untuk memusyawarahkan bersama sebagai tindak lanjut dari semua tuntutan ini,” jelasnya.

Mendengar jawaban tersebut, masyarakat sempat tidak percaya dan menyatakan akan bertahan serta mendirikan tenda didepan kantor Bupati Paluta hingga tuntutan mereka ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, setelah mendapatkan penjelasan yang lebih detail dari Staf ahli Setdakab Paluta M Zakir Syarif Daulay, masyarakat akhirnya memahami dan memaklumi kondisi serta bersedia untuk menunggu waktu pelaksanaan musyawarah antara perwakilan masyarakat dan pihak Pemkab Paluta.

Sebelum membubarkan diri dengan tertib, masyarakat sempat menyampaikan bahwa mereka akan kembali mendatangi kantor Bupati Paluta dengan tuntutan yang sama jika dalam 2×24 jam tidak ada kabar dari Pemkab Paluta untuk pelaksanaan musyawarah sebagai tindak lanjut tuntutan mereka. (ais)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close