Berita

Warga Trans Tuntut PT VAL Kembalikan Lahan 400 Ha

PALAS, FaseBerita.ID – Warga Trans Ujung Batu V Kecamatan Hutaraja Tinggi menuntut pengembalian 400 hektar lahan dari PT Victorindo Alam Lestari (PT VAL). Malah persoalan yang berlarut-larut ini sudah ditangani Ditjen PKP2Trans (Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi) dan Ditjen PKTrans (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Usai menggelar rapat 14 Maret lalu di Jakarta, tim Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumut serta Pemkab Palas juga warga turun ke lokasi sejak Minggu (24/3). Di situ bersama-sama pihak terkait ini, dilakukan identifikasi.

Pada prinsipnya, warga trans menuntut PT VAL untuk mengembalikan 400 hektare lahan yang sudah dikelola perusahan sejak 1995. Hingga saat ini, belum ada kepastian hukum akan hak warga tersebut.

Padahal perjanjian sejak awal, perusahaan yang bernaung di Permata Hijau Group (PHG) ini berjanji bersedia menempatkan 200 KK untuk pelaksanaan pembangunan pola PIR, sistem bapak angkat. Terhitung mulai unit Ujung Batu I-V.

“Namun sampai saat ini tidak ada, pola PIR yang dijanjikan pun tak ada, inilah tuntutan kita agar PT VAL mengembalikan lahan 400 hektare itu,” jelas Erli Simanjuntak.

Bukti konkrit tuntutan warga ini juga dibuktikan dengan SK penerbitan penempatan 200 KK tahun 1991-1992. Artinya, sebelum perusahaan masuk tahun 1995-1996 untuk mengelola, warga sudah terlebih dahulu mengelolanya. Dan tentunya bukti daftar penerima plasma 200 PTS (penataan transmigrasi swakarsa) juga masih dipegang warga.

Bukti autentik lainnya, masih ada 20 hektar yang masih dipertahankan warga, yang saat ini ditanami karet dan sawit. Selain itu surat pernyataan direktur PT VAL tahun 1995 yang bersedia menempatkan 200 KK juga ada.

“Ya intinya lahan hak warga trans itu harus dikembalikan,” tegas Simanjuntak.

Sementara Edy Gusanto, Manager Umum Permata Hijau Group selaku mewakili perusahaan mengaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Hanya saja Edy membantah jika perusahaan tempatnya bekerja ini telah mengambil hak-hak warga.

“Ya kita serahkan pada pemerintah saja supaya diselesaikan,” ujarnya singkat.

Sayang langkah penyelesaian melalui ditjen terkait belum bersedia memberikan keterangan. Tampak tim dari kementerian ini, sibuk memverifikasi dan mengidentifikasi bukti dari warga serta titik kordinat di lahan yang dipersoalkan. (tan)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button