Berita

Warga Sihaporas Demo Minta Thomson dan Jonny Dibebaskan

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat adat Sihaporas melakukan aksi damai di Polres Simalungun, DPRD dan Kantor Bupati Simalungun, Kamis (7/11/2019) lalu.

Kordinator aksi Alboin Samosir melalui pengeras suara meminta Kapolres bertindak secara profesional karena menurutnya penetapan tersangka Jhonny dan Thomson Ambarita cacat prosedural.

“Kami meminta profesional dari Polres Simalungun. Jangan karena TPL punya uang, masyarakat Sihaporas tak punya uang, jadi Polres bisa semena-mena,” ujarnya.

Alboin Samosir menerangkan maksud kedatangannya terutama meminta Kapolres membebaskan Jhonny dan Thomson Ambarita, pejuang tanah adat Sihaporas.

“Kedatangan kami ke sini meminta Kapolres agar membebaskan Jhonny dan Thomson Ambarita pejuang tanah adat Sihaporas,” serunya.

Mercy Silalahi, istri Thomson Ambarita dengan meneteskan air mata meminta tolong kepada Kapolres supaya membuka hati nurani membebaskan Thomson dan Jonny Ambarita.

“Aku istri dari Thomson Ambarita, kenapa cuma suami saya yang diproses. Kenapa TPL tidak diproses. Padahal suami saya juga korban kena pukulan. Kenapa cuma suami saya yang ditangkap, apakah ini keadilan?” teriaknya.

Mercy Silalahi mengatakan, Bahara Sibuea tidak diproses. Padahal menurutnya Bahara selaku Humas TPL telah memukul seorang anak, bahkan memukul suaminya. Dan, suaminya justru ditahan.

“Pak polisi mengundang untuk pemeriksaan kenapa suami saya ditangkap waktu makan. Inikah keadilan itu? Kami butuh kasih sayang. Butuh nafkah untuk anak-anak. Kenapa Si Bahara tidak ditangkap. Tolonglah pak Kapolres, pakai hati nurani,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, jika tuntutannya tidak dipenuhi, Mercy mengancam akan membawa anak-anaknya dan tinggal di Polres Simalungun.

Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Ompusunggu melalui Kanit PPA Ipda Ramulus Siahaan mengatakan terkait pengaduan TPL, pihaknya akan memproses kedua kasus tersebut secara hukum.

“Termasuk kasus si Bahara Sibuea. Kita periksa saksi juga visum. Tetapi ada perbedaan keterangan antara sesama saksi. Sehingga kita harus buat pra rekon,” terangnya.

Humas TPL Pusat, Juli Andri Hutabarat mengatakan TPL selalu mengedepankan komunikasi dan musyawarah untuk penyelesaian perbedaan pendapat terkait operasional perusahaan.

“TPL memiliki izin yang sah atas pengelolaan konsesinya dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jika dibilang merebut tanah adat, TPL menghargai peraturan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Karena, persoalan tanah adat ada peraturan dari Pemerintah,” singkatnya. (mag-05/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close