Berita

Warga Keluhkan Banjir dari Kebun Kelapa Sawit

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Warga Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun mengeluhkan banjir yang berasal dari areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN 4 Unit Balimbingan, Marihat, dan Marjandi. Ditambah lagi putusnya jembatan yang menghubungkan Pematangsiantar-Tanah Jawa.

Keluhan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Simalungun bersama PTPN 4 Unit Perkebunan Kelapa Sawit Balimbingan, Marihat, dan Marjandi dengan warga Tanah Jawa di ruang Banggar DPRD Simalungun,di  Pamatang Raya, Selasa (29/10/2019).

Maringan Turnip (67) warga Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa mengatakan, penderitaan mereka sudah kompleks. Anak sekolah sengsara karena bertambah biaya transportasi akibat jembatan putus.

“Warga yang belanja ke Siantar, pulangnya naik angkutan umum. Namun begitu sampai ke jembatan putus, harus membayar orang untuk mengangkat barang-barangnya ke seberang. Paling tidak upahnya Rp10 ribu,” terangnya.

Selanjutnya, setelah berjalan kaki ke seberang, naik angkutan umum lagi. Untuk jarak dua kolometer, ongkosnya Rp5 ribu.

“Jadi bertambah pengeluaran. Begitu juga anak sekolah, harus dua kali membayar ongkos untuk satu kali jalan ke sekolah. Belum lagi saat pulang sekolah,” tukasnya.

Masih kata Maringan, yang lebih sedih, jika ada warga sakit dan harus dibawa ke rumah sakit di Pematangsiantar. Harus menggunakan jalan alternatif yang jaraknya makin jauh.

“Terpaksa keliling. Pernah ada tabrakan di depan rumah pangulu, korbannya keburu meninggal dunia karena nggak bisa cepat ke rumah sakit di Siantar,” katanya lagi.

“Seharusnya bisa tiba 30 menit, menjadi 1 jam 30 menit. Apalagi kalau ada wanita yang akan melahirkan dan dibawa ke Siantar. Putusnya jembatan itu sebagai dampak banjir dari perkebunan kelapa sawit Balimbingan dan Marihat,” paparnya.

Maringan menyarankan untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Salah satunya, swakelola tanah perkebunan dikembalikan seperti dulu. Artinya kebun jangan disemprot.

“Sekarang sudah disemprot-semprot meski tidak ada rumputnya. Makanya begitu turun hujan, tanah langsung longsor. Seharusnya pihak perkebunan mengelola tanah perkebunan seperti zaman dulu saja,” tandasnya.

Camat Tanah Jawa, Farolan Sidauruk mengatakan, banjir menyebabkan kerusakan di beberapa titik, yakni kerusakan jalan akibat tergerus air di Nagori Totap Majawa. Jalan tersebut digunakan sebagai jalan alternatif dengan kondisi kelas jalan yang tidak memadai, sehingga terjadi kerusakan.

Di Nagori Bah Jambi 2, sambungnya, ada kerusakan lahan pertanian. Lahan di situ,  sudah tergerus menjadi lembah. Belum lagi ada beberapa rumah yang rusak, yang setiap ada banjir harus dibersihkan dan diperbaiki oleh masyarakat.

“Pagar sekolah SD juga rusak di Nagori Marubun Jaya. Yang paling parah sebenarnya dampaknya ada di Pondok 8, Nagori Marubun Jaya. Jembatan sudah putus. Padahal merupakan penghubung utama Tanah Jawa-Pematangsiantar,” terangnya.

Disampaikannya, ada rencana pengalihan jalan alternatif baru yang letaknya di Pondok 8, sekitar 150 meter dari lokasi putusnya jembatan. Sehingga bisa menghemat waktu 10-15 menit.

“Kami sudah mengukurnya. Mudah-mudahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setuju.Kalau kerusakan bangunan irigasi di Nagori Bah Jambi 2 Nagori Totap Majawa, itu ditangani Pemkab Simalungun,” jelasnya.

Ia berharap, melalui RDP dapat membuka mata dan pikiran pihak perusahaan perkebunan. Sebab memang sumber air banjir berasal dari tata kelola perkebunan yang kurang maksimal.

“Sehingga air berkumpul di titik terendahnya, yaitu di Pondok 8 yang mengakibatkan air melimpah dan merusak jalan. Jadi harapan kami, di RDP ini semua stakeholder bisa saling bahu-membahu supaya penangan ke depan menjadi lebih baik agar tidak terjadi lagi hal yang sama,” pintanya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Perindo DPRD Simalungun, Lisnawati Sirait mengatakan, keberadaan tanaman kelapa sawit sudah banyak diresahkan warga. Sehingga perlu pengkajian tanaman pada wilayah yang bersentuhan dengan warga.

“Kami dari Fraksi Perindo meminta agar tidak menanam sawit di areal tanah sungai atau irigasi, lebih kurang 50 meter kanan kiri,” sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Simalungun Samrin Girsang menyimpulkan, akar persoalan ada di PTPN 4. Pihaknya meminta PTPN 4 menindaklanjutinya.

“Setelah ini, kami akan berkunjung ke kantor Direksi PTPN 4 di Medan untuk mempertegas supaya perbaikan jalan cepat diselesaikan. Kalau permasalahan ini dibiarkan, bisa menjurus ke pidana. Kami juga tidak bisa menghalangi masyarakat beramai-ramai ke kantor direksi di Medan,” tegasnya.

Selain itu, Samrin berjanji berupaya berkomunikasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir agar masalah tersebut serius ditangani.

Pimpinan rapat, Walpiden Tampubolon menyimpulkan, pihak PTPN atau BUMN yang mengelola tanah di Simalungun harus menaati peraturan jarak tanam pohon kelapa sawit dengan Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu minimal 50 meter. Jika tidak, maka akan direkomedasikan untuk ditertibkan.

“Kami sarankan kepada PTPN 4 juga kepada Pemkab Simalungun, terkhusus Dinas Sosial agar memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban dampak bencana banjir,” tandasnya.

Walpiden menambahkan, ada beberapa rumah warga hanyut, sekolah terkena banjir, dan pedagang tidak berjualan lagi. (mag-05)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button