Berita

Warga Huta Tonga-tonga Geruduk Kantor Camat

FaseBerita.ID – Puluhan warga Kelurahan Huta Tonga-tonga menggeruduk Kantor Kecamatan Sibolga Utara, Kamis (27/2). Kedatangan warga lingkungan IV tersebut untuk mempertanyakan lahan seluas 3 meter yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terletak di Jalan Tapian, dicatut salah seorang warga bermarga Situmeang sebagai milik pribadinya.

Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan alasan pemerintah kecamatan menyetujui DAS tersebut menjadi hak milik Situmeang, sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami mau mempertanyakan DAS yang menjadi milik Situmeang. Karena setahu kami itu adalah DAS, tanah milik pemerintah. Kenapa BPN menerbitkan sertifikatnya,” tanya warga kepada Camat Sibolga Utara, Maslan Rumapea.

Disaksikan Lurah Huta Tonga-tonga, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, Camat mengaku akan berkoordinasi dengan pihak BPN untuk dilakukan sidang lapangan. “Yang berhak menjawab itu adalah BPN. Kita akan koordinasi dengan BPN, agar dilakukan pengukuran dan sidang lapangan,” kata Maslan.

Ditimpali Bhabinkamtibmas setempat, Aipda Alfon mengimbau agar persoalan tersebut diselesaikan secara baik-baik tanpa tindakan anarkis. “Jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri,” imbuh Alfon.

Camat Mengaku Tak Punya Gambar Tata Ruang

Usai pertemuan dengan warga Huta Tonga-tonga, Camat Sibolga Utara Maslan Rumapea mengaku mereka tidak memiliki gambar tata ruang. Padahal, gambar tersebut merupakan acuan pemerintah untuk menyetujui atau tidak permohonan warga yang ingin mengurus sertifikat tanahnya.

“Tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Kalau batas-batas kecamatan, kelurahan, kita tahu. Kali DAS, yang kecil-kecil seperti ini, kita gak tahu. Mengenai DAS yang di klaim atau dipakai masyarakat kita. Kami dari pemerintah kecamatan dan kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak tahu,” kata Maslan.

Karena menurutnya, hanya Pemko Sibolga yang punya gambar tata ruang. Dan gambar tata ruang Sibolga tersebut baru ada sekitar penghujung tahun 2018.

“Kalau gambar tata ruang yang punya hanya 1, Pemerintah Kota Sibolga. Gambar Tata Ruang Kota Sibolga memang sejak tahun 2018 sudah dibuat. Tapi yang jelas, tahun 2019 baru turun dari provinsi. Dan kami sudah meminta ke Dinas PU dan sudah disuruh untuk dijemput. Kami sudah perintahkan ke kasi pemerintahan agar dijemput,” ungkapnya.

Meski demikian, camat berjanji akan mencari tahu asal usul kepemilikan tanah Situmeang atas DAS tersebut melalui BPN. “Memang tahun 2015 itu, Situmeang mengusulkan jadi sertifikat. Mungkin waktu mengusulkan mereka ke BPN, bisa jadi surat tanah orang itu jauh sebelum tahun 2015, kita gak tahu. Siapa yang mensertifikatkan tanah yang 3 meter ini, kita harus buka arsip BPN,” ketusnya.

Bila ternyata tanah tersebut merupakan milik negara, maka Situmeang akan diminta untuk mengembalikannya. Karena DAS sangat berguna bagi masyarakat, terlebih saat musim hujan.

“Kalau terbukti nanti itu DAS, yang rugi kan Situmeang. Karena, dikembalikan lagi itu yang 3 meter. Kami juga minta dikembalikanlah, karena kita juga tahu, kalau DAS itu diperuntukkan, untuk kenyamanan masyarakat juga,” pungkasnya.

Amatan wartawan, di tanah 3 meter tersebut saat ini berdiri Pos Kamling. Dan itu menurut warga sudah berdiri lama. (ts)

Universitas Simalungun  
Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close