Berita

Warga Gugat PT GI dan SPBU di Tapian Nauli

TAPTENG, FaseBerita.ID – Warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBHS) sebagai penasehat hukum yang dikuasakan kepada Parlaungan Silalahi dan Mangihut Tua Rangkuti secara resmi menggugat PT GI yang berlokasi di Jalan Maraden Panggabean Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, ke Pengadilan Negeri (PN) Sibolga.
Selain PT GI, AA selaku General Superitendent dan SPBU yang berlokasi di Jalan Sibolga-Barus, Kecamatan Tapian Nauli juga turut digugat.

Sedikitnya, sebanyak 12 perwakilan warga Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Tapian Nauli memberikan kuasa untuk menggugat PT GI, yakni Erik Guntur Simanullang, Anrial Hutagalung, Gabe Tua Harahap, Rahmansyah Simatupang, Robidang Hutagalung, Bramdos Banjar Nahor, Berri Hutagalung, Purba Situmorang, Roy Hutagalung, Muklis Syahputra Hutagalung, Lokma Pasaribu, dan Marudut Tua Hutagalung. “Hari ini kita secara resmi mendaftarkan gugatan berdasarkan surat kuasa yang telah dipercayakan kepada kita. Dalam hal ini kita menggugat PT GI terkait penyalahgunaan BBM Subsidi,” ujar Mangihut selaku Penasehat Hukum yang menerima kuasa dari warga.

Mangihut menuturkan, sebagaimana dalam tuntutan mereka, menyebutkan PT GI diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum tentang penyalahgunaan dan penimbunan BBM Subsidi, sebagaimana dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014, penggunaan BBM Subsidi hanya ditujukan bagi rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum.

Berdasarkan temuan yang didapatkan oleh masyarakat, lanjut Mangihut, PT GI diduga melakukan penyalahgunaan BBM Subsidi yang dibatasi kepemilikannya oleh Undang-undang, dimana perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam pasal 55 UU migas.

“Ini sudah jelas melawan hukum sebagaimana dalam pasal 55 UU Migas, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Mangihut menyebutkan, PT GI juga melanggar peraturan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang strategis tak terbarukan yang terkandung di wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, pengusaha oleh negara diselengarakan oleh pemerintah sebagai kuasa pertambangan, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Perpres Bo. 191 tahun 2014, pasal 55 UU migas, dan juga pasal 1 angka 20 UU No. 22/2001.

Dijelaskannya, gugatan tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah barang bukti terkait penimbunan BBM Subsidi oleh PT GI yang tengah melaksanakan proyek pengerjaan pembangunan tebing di Jalan Poriaha-Rampa Km 5.

“Kita memiliki semua bukti-buktinya, baik lokasi penimbunan BBM yang dilakukan PT GI dan itu bukan hanya sekali atau dua kali dilakukan, tapi sudah sangat sering. Dan kita juga sudah tahu darimana sumber BBM itu diambil, alat bukti kita sudah lengkap untuk nantinya diajukan di persidangan,” tutupnya. (dh)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button