Berita

Walikota Tanjungbalai Tak Hadir di Paripurna, Dua Fraksi DPRD Walk Out

TANJUNGBALAI, FaseBerita.ID – Sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2018 yang tidak dihadiri Walikota Tanjungbalai diwarnai aksi “walk out” fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra, Rabu (24/4).

Aksi meninggalkan sidang yang dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai H Maralelo Siregar ini, diawali protes atas yang disampaikan Ketua fraksi PDI Perjuangan Herna Veva.

Menurut Herna, sesuai undang-undang dan peraturan yang ada, walikota wajib menyampaikan LKPj terkait realisasi penggunaan APBD  kepada DPRD.

Secara etika moral, sebagai pejabat negara, LKPj tersebut harus disampaikan langsung oleh Walikota Tanjungbalai H Muhammad Syahrial, bukan oleh wakil walikota.

“Lucu jika tanpa alasan walikota tidak hadir menyampaikan LPKj, sebab ini bentuk tanggung jawab beliau sebagai kepala daerah,” kata Herna Veva.

Protes serupa disampaikan anggota fraksi Gerindra H Syarifuddin Harahap dan Suhibbon yang ikut meninggalkan ruang sidang. “Sangat disesalkan pertanggungjawaban terkait realisasi APBD tidak disampaikan langsung oleh walikota, jadi hal ini tidak wajar,” kata H Syarifuddin Harahap. Hal senada juga disampaikan Suhibbon.

Ketidakhadiran walikota tanpa dapat dijelaskan alasannya, menunjukkan yang bersangkutan tidak menghargai lembaga legislatif. “Jika paripurna ini dilanjutkan tanpa dihadiri walikota, saya juga walk out,” kata Suhibbon, seraya keluar ruangan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Tanjungbalai H Ismail menjelaskan, ketidakhadiran walikota karena sedang dalam urusan dinas.

Menurut Ismail, walikota dan wakil walikota adalah satu kesatuan, dimana wakil walikota membantu tugas-tugas walikota, dan kehadirannya untuk menyampaikan nota pengantar LKPj atas pendelegasian tugas.

“Saya didelegasikan oleh walikota, maka saya wajib melaksanakannya dengan baik. Dan yang saya tauh walikota sedang ada urusan kedinasan,” ujar Ismail.

Setelah mendengarkan berbagai tanggapan sejumlah anggota dewan di antaranya Syahrial Bhakti (PKB), Hj Artati dan Said Budi (Golkar), Ridwan (Demokrat), serta Hj Nesy Ariyani dan Rusnaldi Dharma (Hanura), sidang paripurna itu pun kemudian dilanjutkan. (ant)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button