Berita

Walikota Harus Tegas, Jangan ‘Pelihara’ Koruptor

SIANTAR, FaseBerita.ID – Statement Mangapul Sitanggang yang blak-blakan soal dugaan pemotongan 30 persen dari biaya perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Siantar, disambut positif oleh masyarakat dan mahasiswa.

Mereka justru mengecam Walikota Siantar Herfiansyah Noor kenapa membiarkan masalah pungli terjadi di wilayah kerjanya.

Dedi Damanik, misalnya. Mahasiswa USI yang juga Ketua Bidang Seni dan Budaya di Himapsi ini mengatakan, Walikota harus tegas. Jangan memelihara pejabat kasus korupsi (koruptor). Apalagi sampai membekap para pejabat yang sudah pernah tersandung kasus hukum.

“Menurut hemat saya, adanya pengakuan ataupun statement oleh mantan Sekretaris PMPTSP yakni Mangapul Sitanggang, yang menggegerkan dunia maya hingga berembes pada konsumsi publik khusus di kota Siantar perlu digarisbawahi, bahwa kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebelumnya di Dinas Pendapatan Daerah hampir sama persis dengan statement tersebut. Bahwa terdapat kesimpulan bukan hanya di Dinas Pendapatan Daerah dan PMPTSP yang melakukan dugaan pungli sebesar 30 persen dari setiap pagu anggaran,” terang Dedi.

Menurutnya, kemungkinan setiap dinas di Pemko Siantar juga melakukan hal yang sama.

“Begitupun, kita belum tahu kebenaran dari statement yang viral itu. Kalau benar adanya begitu, segera dilaporkan. Kalau tidak benar, maka Herfiansyah Noor sebagai Walikota harus menindaklanjuti pernyataan itu, bila tak ingin ada stigma negatif. Walikota jangan pelihara pencuri kalau memang serius dalam menjalankan roda Pemerintahan dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya sembari mencontohkan biasanya kalau ada pemimpin memelihara pencuri, sudah pasti pemimpin tersebut mendapat percikan dari hasil curian.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPC HIMAPSI Jonli Simarmata. Ia juga mengapresiasi pernyataan Mangapul Sitanggang atas keberaniannya mengungkap kebobrokan di lingkungan Pemko Siantar.

“Menurut kami, pengakuan- pengakuan Mangapul sudah bisa menjadi dasar Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa Walikota dan Kadis PMPTSP,” ujarnya.

Akan tetapi, Jonli menegaskan agar Mangapul jangan membuat panggung dalam permasalahan ini. HIMAPSI meminta agar kasus ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Mangapul agar tidak terjadi lagi yang seperti ini di kota Pematangsiantar.

“Saat ini, Himapsi tengah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti termasuk pengakuan Mangapul Sitanggang. Direncanakan, besok (9/1/2020) Himapsi akan melaporkan dugaan pungli yang terjadi di Dinas DPMTSP,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD Siantar Boy Iskandar Warongan mengatakan, pihaknya akan menelusuri masalah ini dan akan memanggil pihak pemko.

“Akan kita telusuri, sudah ada aturan baku mengenai pungli. Masalah tindak pidana ini dalam waktu dekat akan kita panggil pihak pemko untuk mengklarifikasi kasus ini,” ujarnya. (Mag 04)

Unefa

Pascasarjana

Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close