Berita

Usut Surat Suara Tercoblos: Bawaslu dan KPU Kirim Tim Investigasi

FaseBerita.ID – KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat untuk menginvestigasi temuan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia, Kamis (11/4).

Masing-masing mengirim tim untuk memastikan fakta peristiwa itu. Kemarin siang beredar video yang disebut berlokasi di Selangor. Dalam video tersebut, sejumlah orang menggerebek tempat penyimpanan surat suara.

Di dalamnya, ada kantong-kantong plastik hitam dengan kode tertentu yang berisi surat suara. Orang-orang dalam video mengklaim surat suara itu sudah dicoblos untuk paslon 01 dan caleg Partai Nasdem. Ada pula video lain yang menunjukkan beberapa orang dalam sebuah ruangan duduk di sofa.

Mereka mencoblosi surat suara sebelum dimasukkan ke amplop berwarna putih. Di hadapan mereka, ada tumpukan bungkusan kresek polos yang mayoritas berwarna hitam.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, pihaknya masih mencari kebenaran isu tersebut. Ketika ditemui Jawa Pos di Hotel Aryaduta Jakarta kemarin, dia menyatakan sedang mengumpulkan bukti yang terkait dengan temuan tersebut.

Abhan hanya membenarkan bahwa surat suara yang ditemukan mungkin asli.

“Saat ini pengawas kami mengatakan, itu adalah surat suara yang diproduksi KPU,” ucap dia. Dia berspekulasi, kecurangan mungkin dilakukan pada pencoblosan lewat pos.

Abhan menambahkan, jika benar kecurangan terjadi di mekanisme pos, pemungutan suara ulang merupakan rekomendasi dengan kemungkinan terbesar.

“Memang informasi dugaannya melalui pos,” ucap Abhan.

Beredar informasi bahwa kasus tersebut diduga melibatkan oknum di Kedubes Indonesia. Sebab, anak salah satu anggotanya menjadi caleg di DKI Jakarta dapil II. Abhan menjelaskan, hal itu memang menjadi temuannya dan masyarakat sejak dulu. Pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada KPU agar tidak mencantumkan caleg tersebut ke daftar peserta pemilu. Apalagi memasukkannya ke dapil II yang notabene akan dicoblos WNI di luar negeri juga.

“Kemudian, ada anak kedutaan yang ikut berkompetisi, itu tentunya akan menjadi sorotan besar. Sebelum ada isu itu, sudah kami sampaikan ke KPU,” tambah dia. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, pihaknya bakal mengirim tim untuk menginvestigasi kejadian itu.

“Kalau peristiwanya memang benar terjadi, dan ada panwas kami di sana,” terangnya. Namun, fakta-fakta baru bisa dijelaskan setelah tim investigasi tiba di Malaysia. Menurut dia, Bawaslu belum bisa menyimpulkan apa pun.

Fakta-fakta hukum harus jelas dahulu kendati panwaslu di Malaysia sudah mengklaim bahwa surat suara yang tercoblos itu asli. Senada, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, pihaknya juga bakal mengirim tim ke Malaysia.

Hingga kemarin, ada sejumlah fakta yang masih dipertanyakan KPU. Termasuk soal keaslian surat suara dan benar tidaknya lokasi di Selangor itu menjadi tempat penyimpanan resmi.

“Jangan berpolemik dulu,” ucapnya.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan, beberapa fakta yang perlu diklarifikasi, misalnya, di mana sebetulnya Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyimpan surat suara untuk tiga jenis coblosan. Apakah benar gudang itu disewa KPU untuk menyimpan logistik.

“Untuk KSK (kotak suara keliling), kapan mulai keliling dan coblosannya, juga kalau kembali disimpan di mana,” terangnya.

Kemudian, mekanisme pengamanan surat suara. Bila memang gudang tersebut merupakan tempat menyimpan surat suara, bagaimana sistem pengamanannya. Mengapa surat-surat suara itu ditaruh di dalam kantong plastik.

“Di video itu kan tidak ada kotak suara yang mestinya digunakan untuk menempatkan surat suara,” lanjut Hasyim. Bila memang kecurigaan mengarah pada pengiriman melalui pos, memang prosesnya paling awal dibandingkan dengan dua metode lain.

“Statusnya mungkin masih berada atau dipegang pemilih,” tutur mantan komisioner KPU Jateng itu. Sebab, batas akhir surat suara diterima PPLN adalah 17 April, bersamaan dengan masa penghitungan suara. Hasyim menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum sebuah lokasi dijadikan tempat penyimpanan surat suara. Pertama, pintunya harus bisa dikunci dan disegel. Lalu, ada CCTV yang memantau selama 24 jam.

Tempat itu juga harus memiliki penjaga sehingga tidak sembarang orang bisa masuk. Hasyim menjelaskan, surat suara yang diproduksi rekanan KPU memiliki ciri khusus.

“Apa ciri khususnya, yang tahu hanya yang mencetak dan KPU,” tegasnya. Karena itu, ciri khusus itu akan dijadikan pembanding apakah surat suara itu benar bikinan rekanan resmi KPU. Komisioner KPU Viryan Azis menambahkan, total pemilih di PPLN Kuala Lumpur berjumlah 558.873 orang.

Pemilih TPS ada 127.044 orang. Mereka dilayani di 255 TPS. Lalu, pemilih dengan mekanisme KSK ada 112.536 orang. Sedangkan pemilih melalui jalur pos mencapai 319.293 orang.

“Kami juga akan cek apakah ada tanda tangan petugas kami di surat suara itu,” jelasnya. Surat suara dinyatakan tidak sah bila tidak ada tanda tangan ketua KPPS. Rencananya hari ini Hasyim bersama Komisioner KPU Ilham Saputra bertolak ke Malaysia. Dari Bawaslu, yang berangkat adalah Ratna Dewi Pettalolo.

Respons Dua Kubu

Capres nomor urut 01 Joko Widodo ikut menanggapi. “Ya dicek saja lah,” ujarnya di sela-sela kampanye akbar di Depok. Jokowi mengatakan, proses dan tahapan pemilu sudah memiliki mekanisme yang utuh. Karena itu, jika dinilai ada pelanggaran, tinggal mengikuti mekanisme pelaporan dan pengusutan.

“Kalau benar dan merupakan pelanggaran, laporkan saja ke Bawaslu. Mekanismenya jelas kok, nggak usah diangkat isu-isu yang gak jelas,” imbuhnya. Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta semua pihak mengikuti peraturan pengawasan pemilu.

“TKN menjunjung tinggi pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil,” terang Ketua TKN Erick Thohir.

Jika terjadi kecurangan, kata dia, hal itu dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengganggu pemilu. TKN meminta KPU, Bawaslu, dan pengawas di luar negeri untuk jeli terhadap setiap informasi. Apabila ada oknum dari kubu paslon 01 yang melakukan kecurangan, dia minta ditindak sesuai dengan peraturan.

“Saya pastikan sekali lagi, Pak Jokowi dan TKN selalu menjunjung tinggi asas pemilu yang jujur dan adil. Kecurangan dari pihak mana pun harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” tegas Erick.

Terpisah, anggota BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, menilai bahwa temuan surat suara tercoblos di Selangor telah mengonfirmasi isu dugaan kecurangan.

Karena itu, menurut Riza, Bawaslu perlu mengintensifkan pengawasan. Sebab, tidak menutup kemungkinan kecurangan serupa terjadi di wilayah lain

. “Ya mohon maaf, kami memang sudah mencurigai. Karena dubes-dubesnya itu orang petahana,” ucap Riza kepada Jawa Pos. Riza meminta seluruh diplomat menjamin netralitas mereka dalam pemilu.

“Kami minta Pak Dubes sebagai pejabat negara agar bisa netral, adil, dan independen. Sekalipun anaknya jadi caleg, kami harap tetap netral,” sebutnya. (jpg)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button