Berita

Usulan Tambahan Anggaran KPU, Bawaslu, DKPP untuk Pilkada Disetujui DPR

FaseBerita.ID – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dewan telah menyetujui usulan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Usulan tersebut diajukan oleh penyelenggara antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Doli menuturkan, dewan telah menyetujui usulan tambahan anggaran untuk KPU sebesar Rp 4,77 triliun. Selain itu, dewan juga telah menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp 478 miliar, serta DKPP sebear Rp 39 miliar.

“Menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU sebesar Rp 4.768.653.968.000, Bawaslu sebesar Rp 478.923.004.000, dan DKPP sebesar Rp 39.052.469.000 terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada 2020,” kata Doli dalam rapat kerja, Kamis (11/6).

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berkomitmen akan merealisasikan tambahan anggaran tersebut. “Jadi, Menkeu sudah berkomitmen akan merealisasi anggaran,” ungkap Doli.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 4.768.653.968.000 untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Hajatan politik ini rencananya digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Adapun permohonan penambahan anggaran ini ‎untuk mengakomodasi protokol kesehatan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak pada masa pandemi Covid-19 ini. “Sehingga ‎kebutuhan yang diajukan adalah Rp 4,77 triliun. KPU usul adanya penambahan ini,” ujar Arief.

Arief mengatakan pada 9 Juni kemarin pihaknya telah mengirimkan surat permohonan pe‎nambahan anggaran Pilkada serentak ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Dia menjelaskan, Kemenkeu akan merealisasikan anggaran tambahan dalam tiga tahap.

Pertama sebesar Rp 1,024 triliun, kedua sebesar Rp 3,29 triliun, dan ketiga sebesar Rp 457 miliar. “Nah atas usulan Rp 4,77 triliun itu, KPU butuh pencairan dengan tiga tahap,” katanya.

Dihubungi terpisah, Komisioner Bawaslu Afifuddin mengatakan, usulan tambahan anggaran dari lembaganya itu demi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang sesuai protokol kesehatan. “Peruntukannya, untuk APD dan sebagian rapid test bagi penyelenggara,” kata Afif.

40 Daerah Berstatus Zona Merah

Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan setidaknya ada 40 kabupaten dan kota yang berstatus zona merah untuk penyelenggaran Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Namun demik‎ian dalam pemaparannya dengan Komisi II DPR, Doni Monardo tidak menyebutkan mana saja kabupaten dan kota yang berstatus zona merah yang terdampak virus Korona atau Covid-19.

“Jadi dari data terdapat 40 kabupaten dan kota yang resikonya tinggi,” ujar Doni Monardo dalam rapat virtual bersam dengan Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (11/6).

Doni menambahkan ada 43 kabupaten dan kota tidak terdampak atau zona hijau. Kemudian 72 resiko ringan (zona kuning), selanjutnya 99 kabupaten dan kota berstatus sedang (zona oranye) dan 40 statusnya resikonya tinggi (zona merah). “Jadi itu data sampai dengan hari ini yang terdampak,” katanya.

Doni mengatakan pihaknya akan melaporkan terus mengenai zona-zona daerah di kabupaten dan kota terkait penyelenggaran Pilkada serentak ini. Namun zona tersebut bisa saja berubah ‎seiring berjalannya waktu. “Ini akan dilaporkan terus setiap hari Senin oleh tim pakar, data yang dilaporkan adalah data akumulasi dari seluruh kabupaten dan kota,” ungkapnya.

“Besar harapan kami seluruh penyelenggara pemilu bisa mengikuti perkembangan yang ada,” tambahnya.

Diketahui Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. Rencananya, Pilkada akan digelar pada 23 September 2020.

Japorman: Tahan Diri, Jangan buat Gaduh

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Japorman Saragih meminta seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota yang ikut dalam kontestasi Pilkada pada Desember mendatang untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh suasana. Hal itu diungkapkan oleh Japorman Saragih menyikapi beberapa pengurus DPC.

PDI Perjuangan yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap calon tertentu, padahal DPP PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan diusung dalam Pilkada Desember 2020 mendatang.

“Semua calon diusung dan dicalonkan secara kelembagaan, bukan secara perseorangan. Untuk itu, selama DPP belum memutuskan calon yang akan diusung, maka tidak ada yang boleh bicara soal dukung mendukung baik secara langsung, melalui medsos atau melalui media pemberitaan, karena kader tugasnya memenangkan calon yang diusung oleh partai bukan calon yang diusung oleh pribadi,” ujar Japorman kepada Wartawan lewat sambungaan telepon, Rabu (10/6).

Dalam kesempatan tersebut, Japorman juga memastikan bahwa DPP PDI Perjuangan belum menentukan siapa nama bakal calon yang akan diusung dalam Pilkada mendatang di 23 kabupaten/kota, kecuali 4 kabupaten yang sudah diputuskan sebelum masa pandemi.

“Selain 4 kabupaten yang sudah diputuskan sebelum masa pandemi, untuk Sumut belum ada lagi yang diputuskan, dimohon kepada semua kader untuk sabar mengikuti mekanisme yang dilakukan DPP, dan DPP saat ini terus menggodok nama-nama bakal calon yang akan diusung dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama siapa yang bisa meraih kemenangan dan mampu membesarkan partai di daerah,” jelas Japorman.

Untuk itu, Japorman meminta kepada pengurus DPC baik ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lainnya, berhenti membuat statemen-statemen yang membuat gaduh suasana dan dapat merusak kesolidan kader dan bisa merugikan partai secara umum.

“Berhentilah menjadi pengamat, lebih baik saat ini kader terus lakukan kerja-kerja ke masyarakat terutama dalam bergotong-royong menanggulangi Pandemi Covid-19, karena kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini dan kerja kemasyarakat jauh lebih mulia daripada membuat kehebohan di media atau di Masyarakat,” pungkasnya. (jp/spg)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker