Berita

Tuntut Netralitas Polisi dalam Pemilu IMM Demo Polres Psp

SIDIMPUAN, FaseBerita.ID – Imbas dari viralnya video oknum polisi yang disebut mengampanyekan salah satu Calon Presiden, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tapanuli Selatan-Padangsidimpuan berujukrasa menuntut netralitas dan tindakan terhadap oknum pada Senin (25/3) ke Markas Polres Padangsidimpuan.

Sebagai Korlap Aksi, Alan Sayid Abdilah BM dan Rahmad Taufiq Pardede. Mereka disertai dengan jumlah massa kurang lebih 50 mahasiswa dari aliansi organisasi sayap Muhammadiyah ini.

Pernyataan sikap yang mereka sampaikan di antaranya, meminta Kepolisian RI terutama Kapolres Padangsidimpuan agar segera memberikan keterangan resmi atas viralnya Video Oknum Polisi yang diduga terlibat mengampayekan salah satu Calon Presiden.

Kemudian, mereka juga meminta Kepolisian RI terutama Kapolres Padangsidimpuan agar memberikan Sanksi Tegas dan Berat kepada Oknum Polisi yang diduga ikut mengkampayekan salah Satu Calon Presiden.

“Kami Meminta Kepolisian RI terutama Kapolres Kota meminta agar menjaga Netralitas dan ikut Aktif melakukan Pengawasan Pelanggaran Pemilu dan melindungi seluruh Masyarakat Padang Sidempuan agar terhindar dari upaya-upaya intervensi dan intimidasi oleh orang- orang yang tidak bertanggungjawab,” kata Alan Sayid dan Rahmad Taufiq dalam orasinya.

Massa IMM ini juga meminta Kepolisian RI terutama Kapolres Padangsidimpuan agar berperan aktif dalam menciptakan Pesta Demokrasi yang damai dan bersih. Dan menuntut permohonan maaf oleh kepolisian khuusnya Kapolres Psp terkait viralnya vidio dan keterlibatan oknum dalam dugaan mengkampanyekan salahsatu calon presiden.

“Fasilitas Negara Kantor Camat bukan tempat Kampaye. Kita meminta Pemerintah, Kepolisian dan Bawaslu Padang Sidempuan wujudkan Pesta Demokrasi yang bebas intervensi serta menjaga Netralitas dalam Pesta Demokrasi. Kami meminta Bawaslu Kota Padangsidimpuan agar menindaklanjuti viralnya video yang telah Beredar,” ungkap mereka.

Menanggapi itu, Wakapolres Kota Psp Kompol Matnur Dalimunthe menemui Massa serta menyampaikan, bila aspirasi mahasiswa itu telah ditampungnya untuk segera diteruskan kepada Kapolres Psp.

“Saya mengucapkan Selamat datang kepada adek-adek mahasiswa ke kantor Polres kami ini. Saya juga mau menyampaikan bahwa untuk aspirasi sudah saya tampung dan akan saya sampaikan kepada bapak Kapolres,” sebutnya.

“Untuk masalah viralnya video tersebut, sudah kita ketahui bersama sama. Kami hanya melaksanakan tugas semua itu yang bisa memberikan konfirmasi hanyalah pimpinan atas kami yaitu Kapolda yang bisa menjawab Viralnya Vidio tersebut hanya Humas Polda Sumut,” katanya memberikan klarifikasi.

Ia pun mempersilahkan mahasiswa langsung melakukan konfirmasi pada Humas Polda Sumatera Utara.

Walikota Tegaskan Akan Jaga Integritas

Selang beberapa saat mendengar jawaban Wakapolres, massa pun beralih menuju Kantor Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan, menyuarakan hal yang sama.

Walikota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution menuturkan terlebih dahulu, bila jawabannya ini sesuai kondisi apa adanya. Dan katanya, ia bersikap netral dan pihaknya telah meminta dan seluruh ASN untuk tidak menjadi tim sukses apalagi mengkampanyekan salahsatu calon.

“Walaupun ASN tidak boleh berpolitik tapi mereka punya hak politik dan boleh memilih. Saya minta kepada inspektorat untuk mengawasinya begitu juga dengan Kesbangpol, dan kepada adik-adik Mahasiswa saya juga minta partisipasinya untuk mengawasinya. Saya sudah himbau kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat politik praktis,” jawabnya.

Nah kemudian soal video viral di Kecamatan Psp Tenggara, katanya, itu berkaitan ada kegiatan masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan. Soal adanya ucapan dan kalimat mendukung salahsatu Capres seperti dalam video, kalimat itu katanya adalah kegiatan keluarga penerima manfaat dengan menggunakan kantor camat.

“Dan bila ada ditemukan kesalahan ASN terlibat pada kegiatan itu. Saya akan proses dan tindak tegas. Camatnya pun akan saya berikan tindakan tegas. Dan terhadap konten video itu, saya tidak punya wewenang dan tidak boleh menyampaikan pendapat. Apalagi kawan-kawan menuntut saya untuk netralitas,” katanya.

Dalam orasi, ada ucapan yang memintanya mundur dari jabatan. Walikota meminta masyarakat memahami keadaannya, sebab disamping sebagai Walikota Psp dia juga merupaka ketua Parpol.

“Tolong pahami posisi saya ini. Disatukan sisi saya adalah walikota, dan satu sisi saya adalah ketua Parpol. Apalagi jabatan saya adalah jabatan politis. Fakta hari ini, di satu sisi kan saya politisi, di satu sisi ketua partai. Dan ini bukan hanya di Padangsidimpuan saja, tapi diseluruh Indonesia. Jadi kalau menuntut mundur sebagai walikota, itu sudah melanggar undang-undang. Tapi saya pastikan saya akan membedakan tupoksi saya sebagai walikota dan ketua partai. Yakin dan percayalah, bahwa saya juga akan menjaga integritas saya dan harga diri saya. Saya pastikan, saya akan berada di posisi untuk yang terbaik bagi kota Padangsidimpuan.” pungkas Irsan menanggapi tuntutan massa. (san)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button