Berita

Tuntut Hak, Juru Parkir Dipecat: Datangi DPRD Siantar

SIANTAR, FaseBerita.ID – Lagi, beberapa juru parkir (Jukir) di sekitaran Jalan Sutomo dan Merdeka mendatangi kantor DPRD Siantar, Rabu (18/12). Kedatangan mereka untuk mengadukan hak pembagian hasil yang dijanjikan tidak kunjung dibagi kepada para Jukir.

Sabarudin Hutagalung dan Darlis Jambak didampingi Ketua LSM Macan Habonaron Jansen Napitu. Mereka berharap bisa bertemu dengan Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga SH, untuk menyampaikan permasalahan yang dialami sejumlah jukir di Kota Siantar dan perlakuan pejabat Dishub terhadap mereka.

Darlis Jambak yang tinggal di Jalan Pattimura ujung yang telah bekerja selama 15 tahun sebagai Jukir saat di wawancarai media ini menerangkan, dalam dua tahun ini, ada bagi hasil. Tetapi tidak ada dibagikan kepada para Jukir. Menurutnya, ada dalam perjanjian sebesar 46 persen penghasilan akan diberikan kepada para Jukir.

Darlis menjelaskan, kalau hitungan dari 46 persen tersebut seharusnya mereka mendapat Rp1.102.000 tiap bulan.

“Kami tidak pernah menerima apapun. Adapun setoran saya Rp80 ribu setiap hari. Dapat tidak dapat, kami wajib menyetor segitu. Kalau dikali dalam satu bulan angkanya sekitar Rp2,4 juta dipotonglah 46 persen. Yang seharusnya 46 persen itu menjadi hak kami. Akan tetapi tidak ada diberikan kepada saya,” ujarnya sembari mengatakan dia sudah dipecat Dinas Perhubungan setelah menuntut hak yang 46 persen tersebut.

Saat disinggung kenapa baru sekarang diadukan, padahal kejadiannya sudah dua tahun, Darlis mengatakan selama ini pihaknya takut dipecat dan selalu mendapat ancaman agar masalah ini tidak dipublikasikan.

“Jangan macam-macam, kalian nanti saya pecat,” ujarnya menirukan omongan pihak Dinas Perhubungan.

Para jukir yang “meributi” haknya atas dana bagi hasil diancam pecat oleh Kabid Tekhnis Sarana dan Prasarana (TSP) Dishub Kota Siantar, Moslen Sihotang.

“Diancam sama Pak Moslen Sihotang. Jangan macam-macam. Kalau enggak, jangan kerja kau,” ucap Darlis meniru ucapan yang disampaikan Moslem Sihotang kepadanya.

Hal yang sama juga disampaikan Sabarudin Hutagalung, jukir lainnya. Namun berbeda dengan Darlis. Bila Darlis per harinya menyetor Rp80 ribu, Sabaruddin yang sudah 33 tahun sebagai jukir menyetor Rp130 ribu ke Dishub. Namun dana bagi hasil dari setorannya juga sudah dua tahun tidak pernah ia terima.

Menyikapi masalah ini, Ketua LSM Macan Habonaron Jansen Napitu mengatakan, dana bagi hasil kepada jukir dari hasil setoran parkir, ada diatur pada Peraturan Walikota (Perwa) nomor 35 tahun 2017.

“Diatur di Perwa 35 tahun 2017,” sebut Jansen Napitu, sembari berharap persoalan jukir di Siantar segera disikapi DPRD setempat.

DPRD Segera Panggil Dishub

Anggota DPRD juga langsung angkat bicara masalah bagi hasil parkir dimaksud.

Astronout Nengolan, saat RDP dengan para Jukir dan LSM mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak Dinas Perhubungan dan kasus ini akan tetap ditindak lanjuti.

“Selanjutnya kita akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan akan memanggil pihak Dinas Perhubungan beserta para Kordinator-kordinator yang disebutkan para jukir itu,” ujarnya.

Anggota DPRD lainnya Daud Simanjuntak meminta kepada para Jukir agar memberikan data yang lengkap dan siapa-siap saja yang mengalaminya agar segera dilengkapi ke DPRD agar segera bisa di tindak lanjuti.

“Kita meminta data lengkap para Jukir agar kita bisa melakukan tindak lanjut. Kalau data tersebut sudah lengkap akan segera kita bahas dan emmanggil pihak Dinas Perhubungan. Karena sebelumnya juga dalam rapat ini sudah dibahas. Tetapi apa yang mereka bilang sudah tidak sesuai dengan keadaan yang di lapangan,” ungkapnya.

Kadishub Ngaku Tak Pernah Keluarkan SK Koordinator Jukir

Menyikapi masalah ini, Kepala Dinas Perhubungan Siantar Esron Sinaga mengecam tindakan koordinator yang disebutkan para jukir di atas.

Esron menilai para Jukir itu dibodoh-bodohi oleh oknum yang mengaku sebagai kordinator. Dia mengaku tidak pernah mengeluarkan SK yang diterbitkan untuk para kordinator di tiap-tiap titik parkir.

Sebab, Dinas Perhubungan memberikan dana bagi hasil (DBH) sesuai dengan Perwa Nomor 35 Tahun 2017 langsung ke rekening para Jukir.

“Masalahnya dikasih, tapi nggak diambil mereka. Kan bodoh dia. Bagaimana hubungan mereka dengan kordinator, saya nggak urus itu. Yang penting uang masuk ke rekening mereka,” ujar Esron.

Saat disinggung para Jukir sudah mengadu ke Dinas Perhubungan, tetapi tidak mendapatkan solusi, Esron mengaku itu wajar. Menurutnya, Dinas Perhubungan tidak peduli lagi dengan uang sudah diturunkan. Bahkan, Esron membela anggota Kepala Bidang Perparkiran Moslen Sihotang.

“Kabid saya mana bisa urus sampai ke situ. Apa saya bisa mengawasi uang mereka. Kabid saya pun apa bisa mengawasi uang dia. Uang masuk ke rekening mereka, tapi kok bukan mereka yang mengambil duitnya,” ujarnya dengan nada tinggi.

Esron juga menyalahkan para Jukir yang menyetor ke kordinator dengan angka yang tidak resmi.

“Seharusnya dia nyetor langsung ke kantor. Kenapa mau dia ke kordinator. Kan bisa langsung setor ke sini. Kordinator itu nggak ada urusan dengan saya. SK saya jelas. Yang saya hadapi itu Jukir. Saya juga akan melaporkan balik para Jukir ke polisi karena ada yang tidak menyetor pendapatan lebih satu bulan,” tegasnya.

Esron juga mengaku ada Jukir serap menggunakan kartu identitas resmi dari Dishub. Katanya, itu untuk menghindari razia polisi.

“Jukir induk ini kasih jukir serap. Jadi, takut ditangkapi polisi diterbitkanlah kartu itu. Gitunya itu,” pungkasnya. (Mag-04)

Unefa

Pascasarjana

Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close