Berita

Tuntaskan Persoalan Asuransi Nelayan, Komisi II DPRD Sibolga Temui Nalayan Tradisional

FaseBerita.ID – Komisi II DPRD Kota Sibolga menyosialisasikanan asuransi nelayan tradisonal pada Selasa (18/3) lalu di kantor KNTM, Jalan Sibustak-bustak, Kelurahan Aek Manis, Sibolga Selatan.

Pada kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB itu, Koordinator Komisi II DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori didampingi Ketua Komisi II R Saleh Manalu, Andika Waruhu Sekretaris Komisi II dan Kepala Bidang Perikanan Kota Sibolga Saprizal.

Tujuan sosialisasi ansuransi kepada nelayan tradisional yang dilakukan langsung oleh Komisi II ini sebagai bentuk komitmen DPRD untuk mengatasi permasalah ansuransi bagi nelayan tradisional Kota Sibolga.

Jamil Zeb Tumori Kordinator Komisi II DPRD Kota Sibolga saat dikonfrimasi di lokasi sosialisasi mengatakan bahwa tujuan kunjungan sosialisasi yang dilakukan itu berdasarkan hasil kesepakatan Komisi II DPRD, guna mengatasi pemasalahan ansuransi nelayan tradisional melalui koordinasi bersama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Sibolga.

“Kami Komisi II DPRD Sibolga di tahun 2020 telah sepakat bersama mengatasi permasalahan ansuransi nelayan, guna menuntaskan permasalahan asuransi nelayan tradisonal.”

Dia menambahkan, akan dipersiapkan juga alokasi anggaran dan bantuan alokasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk dari provinsi dan dari APBD. “Jadi total anggaran bantuan ansuransi akan ditujukan kepada nelayan tradisonal sebanyak 4.900 orang yang sumber dananya dialokasikan dan dibantu oleh pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Sambungnya, maka dengan itu Komisi II DPRD langsung menjemput bola dan turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada nelayan, dengan mengunjungi kelompok-kelompok nelayan tradisonal yang berada di Sibolga, seperti Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM), Kelompok Nelayan Pancing Kakap (KNPK) dan Kelompok Nelayan Panjaring Salam (KNPS).

Selain itu, Komisi II DPRD Kota Sibolga juga meminta Dinas Perikanan dan Kelautan segera menjemput bola dengan langsung turun ke lapangan.

“Kami dari komisi II DPRD meminta agar Dinas Perikanan dan Kelautan tidak berkantor di kantor DKP selama satu bulan ini. Mereka harus berkantor di lapangan. Kadis atau Kabid harus komitmen ikut serta turun ke lapangan, sebagai bentuk komitmen dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dia menambahkan, dari hasil sosialisasi yang dilakukan, ternyata masih banyak nelayan tradisonal yang tidak mengetahui dan memahami tatacara mengurus kartu nelayan dan asuransi. Untuk itu Komisi II meminta petugas membentuk tim guna mendata nelayan untuk membuat kartu ansuransi nelayan tradisonal Kota Sibolga, pendataan harus dilakukan secepatnya dan harus dituntaskan dalam waktu satu bulan ini,” imbuh Jamil.

Disebutkan, setelah memiliki kartu asuransi, nelayan tradisional akan mendapatkan perlindungan melalui asuransi yang telah disosilisasiakan.

“Jika mereka memiliki kartu asuransi, akan mendapatkan perlindungan berdasarkan kartu asuransi yang telah dimiliki, berupa bantuan yang akan diberikan sebesar Rp200 juta jika mengalami kecelakaan di laut. Dan jika nelayan tradisonal mengalami kemalangan di darat, akan tetap mendapatkan bantuan sesuai ketentuan.”

Maka dengan itu, semua nelayan tradisonal di Kota Sibolga harus ikut serta membantu mensukseskan program asuransi nelayan tradisonal dengan cara memberitahukan kepada nelayan tradisonal lainnya.

Sarat mengurus asuransi harus memiliki KTP warga Kota Sibolga yang berdomisili di Kota Sibolga dengan setatus pekerjaan sesuai KTP nelayan dan jika tidak memahami sama sekali silahkan bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Sibolga guna perlengkapan data yang diperlukan.

untuk nelayan di atas 30 GT disarankan untuk pengusahanya agar segera mengurus asuransi ABK (Anak Buah Kapal ) BPJS ketenagakerjaan, jika memang pengusaha di atas 30 GT tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka kapal yang diatas 30 GT tidak akan diperbolehkan untuk berlayar. “Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama kepada Danlanal Kota Sibolga agar merazia dan menangkap kapal yang di atas 30GT tidak mendaftarkan ABK-nya asuransi ketenagakerjaann” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Perikanan dan Kelautan Kota Sibolga, Safrizal juga mengatakan, dari hasil sosialisasi yang dilakukan, ternyata masih banyak nelayan yang tidak mengurus kartu nelayan dan meperpanjang kartu nelayan mereka yang sudah mati.

“Maka dengan itu, kita kembali melakukan pendataan ulang dengan cara mensosilisasikan manfaat dari kartu asuransi nelayan dengan nama kartu nelayan Ku Suka. Dengan turunya kami ke lapangan, langsung mengunjungi nelayan tradisional. Semoga nelayan lebih mudah memahami, dan akan kita usahakan dengan kerja keras selama dalam satu bulan dapat terselesaikan,” jelasnya. (tam)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button