Berita

Tuntaskan Kasus Garuda Indonesia, KPK Didukung Dunia Internasional

FaseBerita.ID – KPK mendapat dukungan dari dunia internasional terkait penanganan kasus Garuda Indonesia. Kasus itu terkait dugaan suap pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia (Persero).

Dukungan itu berupa kesepakatan Deferred Prosecution Agreement (DPA) antara lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), dan Airbus SE.

“Penanganan perkara dugaan suap terkait pengadaan mesin pesawat PT Garuda Indonesia oleh KPK semakin kuat karena adanya dukungan baru dari dunia internasional,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Minggu (9/2).

KPK mengapresiasi SFO dan penegak hukum lain di Inggris atas kesepakatan tersebut. Sejak awal menangani perkara dugaan suap itu, KPK telah bekerja sama dengan otoritas penegak hukum di beberapa negara terkait. Di antaranya SFO Inggris dan CPIB Singapura.

“Berdasarkan kesepakatan DPA ini, SFO bersedia menunda proses penuntutan pidana terhadap Airbus SE. Syaratnya, Airbus SE bersedia bekerja sama penuh dengan penegak hukum dengan mengakui perbuatan, membayar denda, dan melakukan program reformasi dan tata kelola perusahaan,” ujar Ali.

Ali menyampaikan, Airbus SE bersedia membayar denda sejumlah EUR 991 juta kepada pemerintah Inggris. Jumlah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan global sebesar EUR 3,6 miliar yang dibayarkan Airbus SE kepada pemerintah Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat (AS).

“Kesepakatan DPA adalah hasil penyidikan yang dilakukan SFO terhadap dugaan pemberian suap yang dilakukan oleh Airbus SE kepada pejabat-pejabat yang ada di 5 yurisdiksi Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, dan Ghana pada kurun waktu 2011-2015,” papar Ali.

Oleh karena itu, Ali meyakini kesepakatan ini mempermudah KPK menguak kasus dugaan rasuah di Garuda Indonesia. KPK optimis segera menyelesaikan penanganan kasus dugaan suap ini.

“Fakta tersebut sudah sejalan dengan fakta-fakta yang ditemukan pada penanganan perkara Garuda oleh KPK. Saat ini terdakwa Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo sedang menjalani proses persidangan,” pungkasnya.

Dalam perkara itu, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno, dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.

Emirsyah diduga menerima suap dari Soetikno sebesar EUR1,2 juta dan USD180 ribu atau setara Rp 20 miliar.

Dalam penyidikan, KPK menyebut uang suap yang diberikan Soetikno kepada Emirsyah dan Hadinoto tidak hanya berasal dari perusahaan AirBus SAS dan Rolls-Royce.

Hasil pengembangan penyidikan, Emirsyah dan Soetikno kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang (TPPU). Emirsyah diduga membeli rumah di Pondok Indah senilai Rp 5,79 miliar.

Keduanya juga diduga mengirimkan uang ke rekening perusahaannya di Singapura sebanyak USD 680 ribu atau setara Rp 9,57 miliar dan EUR 1,02 juta setara Rp 15,78 miliar. Aliran uang itu salah satunya untuk melunasi apartemennya di Singapura SGD 1,2 juta (Rp 12,26 miliar). Uang itu diduga dari hasil suap pengadaan pesawat di perusahaan pelat merah tersebut. (JP)

Unefa

Pascasarjana


Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close