Berita

Tolak Omnibus Law! Aliansi Buruh/Pekerja Bersatu Sibolga-Tapteng Demo

FaseBerita.ID – Puluhan buruh/pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh/Pekerja Bersatu Sibolga dan Tapanuli tengah melakukan aksi unjuk rasa, Senin (12/10) di depan kantor DPRD Jalan S Parman. Mereka menolak Omnibus Law.

Aksi yang dipimpin Ketua DPC SBSI Sibolga-Tapteng Binsar Tambunan dan ketua DPC KSPSI 73 Sibolga Rahmad Meydiansyah Baroes menyuarakan penolakan terhadap berlakunya Omnibus Law.

“Kami Buruh Sibolga yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sibolga dan Tapanuli Tengah menyatakan menolak Undang-undang Omnibus Law Ketenagakerjaan karena melemahkan/mengebiri hak-hak buruh,” jelas binsar dalam orasinya.

Kemudian, katanya, mengebiri hak-hak buruh terutama hak buruh dalam mengurangi upah, menghapus UMK, UMSK, mengurangi pesangon buruh, mempersulit cuti, membuka peluang out sourcing seumur hidup, membuka peluang kerja dengan sistem kontrak selamanya, dan sebagainya,” jelas dia.

Oleh karena itu, Aliansi Buruh/Pekerja Bersatu Sibolga dan Tapanuli Tengah memohon kepada Presiden RI (Bapak Joko widodo) tidak menandatangani Undang-undang Omnibus Law Ketenagakerjaan yang telah disyahkan oleh DPR RI.

“Mendukung Rencana Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP) untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK),“ jelas pengunjuk rasa.

Usai melakukan orasi di tengah-tengah pengawalan ketat pihak kepolisian, Satpol PP dan Damkar Sibolga, akhirnya Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil zeb Tumori bersedia menerima perwakilan para pengunjuk rasa sambil menyerahkan tuntutan dari Aliansi Buruh/Pekerja bersatu Kota sibolga dan Tapanuli tengah. (mis/fi)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button