Berita

TNI-Polri Kerahkan 13 Ribu Personel

MEDAN, FaseBerita.ID – Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Kodam I/BB) menyiapkan 20 ribu prajurit membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar 17 April mendatang.

Dari 20 ribu prajurit yang disiapkan itu, 9 ribu di antaranya diperbantukan di Sumut. Sisanya diperbantukan di Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

“Wilayah Kodam I/BB kan ada 4 wilayah, yaitu Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri. Untuk membantu pengamanan Pemilu, kita mengerahkan 20 ribu lebih pasukan. Angka itu nantinya bisa bertambah sesuai permintaan Polda masing-masing,” ucap Panglima Kodam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilla usai Apel Pengamanan Pemilu 2019 di Lapangan Benteng Medan, Jumat (22/3).

Apel kesiapan TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya ini digelar secara serentak di seluruh Tanah Air, dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2019. Dalam kesempatan itu, Fadhilla juga berharap agar Pemilu 2019 berlangsung aman, nyaman dan tertib serta Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Karenanya, tidak bisa hanya melibatkan personel TNI dan Polri saja, tapi semua pihak harus turut bertanggung jawab menyukseskan pesta demokrasi ini.

“Tidak hanya TNI dan Polri, semua komponen masyarakat termasuk media harus ikut campur dalam menjaga ketertiban dengan berita yang menenangkan,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Pangdam menyampaikan amanat dari Menko Polhukam, Wiranto. “Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah. Karena dilaksanakan secara serentak, yakni lima jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan,” kata Pangdam I/BB membacakan amanat tersebut.

Lanjut Fadhilah, Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional. Apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya atau tidak. Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini, sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan.

Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, ucap Fadhilah, seluruh komponen bangsa sedapat mungkin mengarahkan opininya, bahwa ajang ini bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain.

Namun sejatinya, Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin. Momen ini harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya menjadi pemimpin nasional. Dalam amanat Menkopolhukam itu juga disebutkan, penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.

Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu di setiap daerah. Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan serta ketertiban masyarakat.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stakeholders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut. TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019. Apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan, harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku,” ucap Fadhilah lagi.

Di bagian akhirnya amanat Menko Polhukam, mengingatkan seluruh komponen bangsa untuk mewaspadai politik identitas yang menggunakan isu-isu SARA, dan penyebaran berita hoax melalui media sosial. Kepada 453.133 prajurit TNI-Polri beserta dukungan alutsista yang dilibatkan dalam Pengamanan Pemilu 2019, Menko Polhulam Wiranto menegaskan, agar menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan. Karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Untuk itu saya berharap kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan, agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab. Karena bagi Prajurit Bhayangkari Negara, tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai harganya,” tegasnya.

Menko Wiranto juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu 2019, untuk mampu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dan berita bohong atau hoax yang beredar dan menimbulkan keresahan.

“Saya sangat meyakini bahwa unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta perangkat pemerintahan pada strata desa/kelurahan sangat menguasai situasi di wilayahnya. Dengan bekal inilah diharapkan saudara-saudara mampu menjaga stabillitas keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019,” pungkas Menko Polhukam, Wiranto seperti yang dibacakan Pangdam I/BB.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, total ada sebanyak 13.002 orang personel gabungan dari jajaran Polda Sumatera Utara dan Kodam I Bukit Barisan dikerahkan untuk mengamankan proses tahapan inti dalam Pemilu 2019. Dua pertiga di antaranya merupakan perbantuan dari TNI. “Pasukan ini disiapkan untuk pengamanan tahapan inti pada Pemilu 2019,” sebutnya. (dvs/bam/btr/omi/smg)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button