Berita

Timbul Lingga Tidak Mengetahui Isi Hak Angket: Rapat Paripurna Hak Angket Molor 1 Jam

SIANTAR, FaseBerita.ID – Rapat Paripurna DPRD Siantar yang digelar di Ruang Harungguan Bolon, dalam agenda penyampaian penjelasan anggota Dewan tentang pengusulan Hak Angket molor satu jam lebih, Rabu (22/1).

Rapat akhirnya dimulai pukul 11.05 WIB. Sebelum dimulai, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Timbul Lingga dan Wakil Ketua Mangatas Silalahi dan Ronald Tampubolon sempat mempertanyakan kesiapan para anggota DPRD.

Dari 30 jumlah anggota DPRD, sebanyak 26 orang hadir. Sementara 4 lagi tidak hadir. Rapat dimulai dan diawali dengan laporan jumlah surat masuk ke DPRD oleh Plt Sekwan Wanden Siboro.

Setelah penyampaian tersebut, rapat bergulir pada agenda tentang usulan Anggota DPRD tentang hak angket. Penyampaian usulan ini disepakati floor diwakilkan oleh Daud Simanjuntak.

Dari penyampaian yang disampaikan Daud, awalnya pengusulan hak angket disampaikan 24 anggota DPRD ada 8 poin. Kemudian telah disetujui 26 anggota DPRD. Setelah penyampaian usulan hak angket, pimpinan sidang memberi kesempatan kepada floor untuk memberi masukan tentang pendapat hak angket.

Anggota Fraksi PDIP Ferry Sinamo, Suandi Apohman Saragih bersama Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Tongam Pangaribuan serta Anggota DPRD Dedi Putera Manihuruk, memberi tambahan dari usulan tersebut.

Setelah pengusulan hak angket DPRD, Daud Simanjuntak kemudian menyerahkan hasil usulan ke ke pimpinan DPRD yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua.

Molornya rapat tersebut diduga sengaja dilakukan Ketua DPRD Timbul Lingga karena ada indikasi ‘tarik- menarik’ di antara fraksi DPRD. Namun, dengan tegas ia membantahnya.

“Tidak ada tarik menarik, yang ada saling mengulur,” ujar Timbul.

Dia mengatakan molornya penjadwalan rapat dikarenakan ketidaksiapan anggota DPRD dalam menyusun usulan hak angket.

“Orang ini kan kurang paham kali. Masa ada tarik menarik. Ukur mengukurnya,” kata Ketua DPRD yang tidak ikut dalam pengusulan hak angket ini.

Ini 8 Tuntutan DPRD dalam Hak Angket

Dalam pembahasan hak angket tersebut ada delapan hal tuntutan DPRD atas kebijakan-kebijakan Pemko, yaitu pengangkatan dan pergantian ASN di Pemko Siantar mencakup pengangkatan lurah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, dan masih banyaknya Plt di setiap OPD.

Kemudian pemberhentian dari jabatan atas nama Dr Rumondang sebagai Kepala BP2KB dan pergantian pejabat setingkat etselon III pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencopotan sekretaris daerah Kota Pematangsiantar yang menuai kontrafersi dan masih dalam prosese gugatan di PTUN Medan. Hasil Asesmen JPT pratama di lingkungan pemerintah Kota Pematangsiantar tidak dilakukan sepenuhnya dan pelelalngan hasil jabatan pratama tahun 2019 tidak dilakukan.

Kedua, Tidak di tampungnya tambahan penghasilan pegawai yang telah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan surat ketentuan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 170/2492/DPRD/XII/2019 tentang rekomendasi DPRD perihal peningkatan kesejahtraan tenaga pejabat funsional bidang kesehatan.

Ketiga, terjadinya OTT di badan pengelolaan keuangan daerah yang mengorbankan kepala BPKD Kota Pematangsiantar yang sampai saat ini masi dalam proses pengadian.

Keempat, Penggunaan lapangan Haji Adam Malik dan lokasi GOR yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1989.

Kelima, Kesewenang-wenangan pemindahan lokasih pembangunan Tugu Sangnaualuh Damanik yang diputuskan di lapangan merdeka, dipindahkan secara sepihak oleh walikota di lapangan H. Adam Malik sehingga membuat keresahan kepada masyarakat dan saat ini telah menjadi temuan BPK.

Keenam, Bobroknya pengelolahan 2 perusahaan daerah yaitu PD PAUS dan PD PHJ, hal ini bertentangan dengan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Ketujuh, Terbitnya peraturan walikota nomor 1 tahun 2018 tentang pergeseran anggaran sebesar 46 miliar dimana P.APBD untuk perda P.APBD T.A2018 tidak ditetapkan sehingga menjadi temuan BPK.

Dan kesembilan, Aanggaran untuk pembebasan lahan tanjung pin ggir  (573 ha) yang ditampung di P.APBD T.A 2019 dihapuskan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar dan anggaran tersebut tidak di tamping di APBD T.A 2020. Padahal DPRD Kota Pematangsiantar setiap tahun anggaran selalu meminta merekomendasikan agar anggaran anggaran pembebasan lahan tersebut ditampung. (Mag 04)

Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close