Berita

Tim KemenPAN-RB Evaluasi Pelayanan Publik di Asahan

FaseBerita.ID – Tim Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diwakili Syafrudin selaku Analis Kebijakan Madya, dan Nanang Khoiruddin selaku Analis Pelayanan, melakukan evaluasi terhadap sejumlah pelayanan publik di Kabupaten Asahan, Jumat (9/8/2019).

Kunjungan tim dari Jakarta ini disambut Sekretaris Daerah Asahan Taufik Zainal Abidini lewat audiensi diruang kerjanya.

Pada pertemuan ini, Sekda didampingi Kadis Dukcapil, Kadis PMPTSP, Kadis Kominfo, Direktur RSUD HAMS serta Kabag Organisasi Setdakab Asahan. Syafrudin menjelaskan, audensi ini terkait pelaksanaan evaluasi pelayanan publik terhadap organisasi perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan ke masyarakat.

“Khususnya terhadap OPD yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan publik di Kabupaten Asahan,” jelasnya.

Dia melanjutkan, dari hasil evaluasi ini nantinya akan melahirkan berbagai rekomendasi. Bila terdapat perbaikan peningkatan pelayanan publik pada OPD terkait, akan dituangkan dalam suatu berita acara. Sekda Asahan Taufik Zainal Abidin SSos MSi dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim di Kabupaten Asahan.

Dia menyatakan, Pemkab Asahan siap dievaluasi segala bentuk pelayanannya. Pemkab Asahan saat ini mengambil percontohan dari perangkat daerah OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik yaitu Disdukcapil, Dinas PMPTSP dan RSUD HAMS.

Pada Disdukcapil, Taufik Zainal Abidin menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Asahan telah membangun kantor dinas tersebut serta melengkapinya dengan berbagai fasilitas pendukung, yang semuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Segala kelengkapan fasilitas, semua akan terus kami benahi demi kenyamanan masyarakat,” jelas Taufik ZA.

Selanjutnya pada Dinas PMPTSP diterangkan, jika dinas tersebut telah menerapkan sistem OSS sebagai salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus perizinan.

Hal ini juga merupakan salah satu tindakan preventif terhadap praktek percaloan dan pungli, karena pengurusan izin dapat dilakukan secara online.

Selain itu, RSUD HAMS dalam waktu dekat menjadi rumah sakit rujukan dari berbagai kabupaten di sekitar Kabupaten Asahan, yang akan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pasien dalam mendapatkan pelayanan.

“Kami berharap agar dalam kunjungan Tim Pelayanan Publik KemenPAN-RB dapat menghasilkan masukan dan saran terhadap peningkatan kualitas pelayanan di Kabupaten Asahan,” jelas Taufik. (per/ahu)

iklan usi



Back to top button