Berita

Tidak Mengumumkan Salinan Sertifikat C1, Anggota PPS Bisa Dipidana

SIDIMPUAN, FaseBerita.ID – Masyarakat tidak perlu khawatir bagaimana cara mencari atau melihat Salinan Sertifikat C1 (Catatan Hasil Penghitungan Suara di TPS). Sebab, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan/Desa diwajibkan mengumumkan Salinan C1 di wilayah kerja masing-masing. Jika tidak mengumumkan, anggota PPS dapat dikenakan sanksi pidana.

“Ya. Itu jelas sanksinya. Dasar hukumnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Ramadhan Sakti Siregar Minggu (21/4).

Ramadhan, panggilan akrabnya, memaparkan pihaknya telah menyurati KPU Kota Padangsidimpuan sehubungan dengan pengumuman Salinan C1 tersebut. Sehingga KPU dapat memerintahkan jajarannya untuk mengumumkan Salinan C1 di wilayah kerja masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 391 disebutkan PPS wajib mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan Salinan tersebut di tempat umum.

Sementara sanksinya, pada Pasal 508 dinyatakan setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan Salinan Sertifikat hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kearjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.

“Kalau masalah waktu tidak ada diatur dalam ketentuan tersebut, hanya saja ditekankan kepada PPS wajib mengumumkan Salinannya (C1, red). Kita dari Bawaslu tetap memantau perkembangannya apakah PPS telah mengumumkannya atau belum?” sebutnya.

“Apabila ada masyarakat yang hendak melihat Salinan C1 sudah mudah, tinggal datang ke PPS Kelurahan/Desa setempat, maka akan tertera (papan pengumuman, red) hasil C1 dari seluruh TPS yang ada di wilayah kerja PPS tersebut,” tambahnya.

Jika ada masyarakat yang menemukan anggota PPS yang mengumumkan Salinan Sertifikat C1, kata Ramadhan, masyarakat dapat melaporkan langsung ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu, red). Laporan itu nantinya akan secepatnya diproses.

“Masyarakat dapat mengirim pesan atau menghubungi nomor 0812-6538-376. Laporkan, kita akan langsung tindaklanjuti,” pesannya.

Menanggapi hal tersebut, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Nurhamidah Pulungan menyebutkan pihaknya telah menginstruksikan kepada PPK yang ditujukan untuk anggota PPS untuk mengumumkan Salinan Sertifikat C1 di wilayah kerjanya.

“Setelah menerima surat dari Bawaslu, kita langsung menginstruksikan (melalui surat resmi, red) untuk segera mengumumkan C1 di wilayah kerja masing-masing,” tuturnya. (bsl)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button