Berita

THL Segera Dihapus Segera Diganti PPPK

FaseBerita.ID – Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota (BKD) Kota Pematangsiantar segera menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Istilah tenaga Harian Lepas tidak lagi diberlakukan.

Plt Kepala BKD Zainal Siahaan mengatakan, Pemerintah pusat memberikan tengggang waktu 5 tahun untuk mengosongkan THL atau honorer, yang diganti dengan P3K. Namun dalam mengatasi kurangnya pegawai berkaitan dengan pengosongan pegawai di luar P3K, Pemko harus mengajukan formasi P3K. “Kita akan mengajukan formasi sesuai hitungan kebutuhan,” jelasnya, Senin (25/3).

Dijelaskan Zainal, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, pada akhir Desember 2018 sebanyak 1.647 orang THL untuk tenaga kebersihan. Setiap bulan ada yang telah berhenti kerja karena faktor usia. Disisi lain ada juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun setiap bulannya.

“Dihitung-hitung ada ratusan pensiun setiap tahunnya. Makanya formasi yang kita ajukan paling sedikit untuk P3K 500 orang dan untuk 500 Calon PNS,” terangnya.

Baca: Petugas Kebersihan Usia 56 Tahun Diberi Kesempatan Kerja Sampai Akhir 2019

Informasinya akan digelar kembali rekrutmen P3K di bulan Mei. Ini dibuka untuk umum atau berbeda dengan rekrutmen P3K tahap pertama. Calon PNS juga kemungkinan ada formasi tahun ini. Semua formasi telah kita susun,” terangnya sembari mengakui keberadaan THL tentu sangat dibutuhkan khususnya untuk tenaga tertentu.

“Untuk tenaga kebersihan, Satpam ini sangat dibutuhkan karena tidak semua orang mampu atau mau bekerja di bidang ini. Makanya, kita tetap mempelajari semua ketentuan sehingga tidak terjadi masalah kebutuhan pegawai menunggu tersusunnya formasi pegawai dari P3K,” pungkasnya.

Pengumuman PPPK Masih Tertunda

Panitia seleksi nasional memutuskan untuk menunda pengumuman hasil tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2.

Ridwan mengungkapkan, pemerintah memang sudah mengirimkan surat edaran kepada kepala daerah agar segera memasukkan usulannya terakhir 11 Maret. Ini agar paling cepat pengumuman dilaksanakan 12 Maret. Nyatanya baru 32,7 persen pemda yang menjalankannya.

“Daerah yang belum mengajukan cukup banyak, ada 242. Kami berharap segera memasukkan agar pengumuman bisa dilaksanakan,” terangnya.(pam/esa/jpnn)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button