Berita

Ternyata Gaji Karyawan PT SPA di Bawah UMK

FaseBerita.ID – Fakta baru seputar PT Samudera Perkasa Abadi (SPA) yang mem-PHK karyawannya tanpa pesangon terungkap.

Melalui pendamping Alex Kristian Sihotang, karyawan yang di-PHK karena dituduh mencuri kayu bekas, Parulian Sihotang menyebut kalau gaji Alex selama 9 tahun bekerja di perusahaan tersebut dibawah Upah Minimun Kerja (UMK) Tapteng.

Diterangkannya, gaji Alex terakhir sebelum berhenti bekerja hanya sebesar Rp2.100.000. Sementara, UMK Tapteng pada tahun 2019 sebesar Rp2.830.000. Artinya, ada hak Alex yang diduga sengaja disunat oleh pihak perusahaan.

“Ada kekurangan upah di situ, ada hak karyawan yang dicuri. Padahal, sudah 9 tahun dia kerja di perusahaan tersebut. Bayangkan, sudah berapa banyak hak karyawan yang dipotong,” kata Parulian, Senin (24/2).

Tak hanya itu, masih ada beberapa hak karyawan lainnya yang juga diduga dimainkan oleh pihak perusahaan.

Salahsatunya, upah lembur yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. “Untuk lembur, mereka hanya diupah Rp6.000 per jam. Padahal, ada hitung-hitungannya sesuai aturan pemerintah. Harusnya, 1/273 dikali UMK, itulah besaran upah lembur yang harus dibayarkan untuk 1 jam pertama. Untuk 1 jam berikutnya dan seterusnya beda lagi hitungannya. Jam pertama, jam kedua dan jam berikutnya nilainya beda,” terangnya.

Dengan temuan ini, Parulian menduga Disnaker Tapteng tidak mampu membela hak-hak karyawan, yang merupakan warga Tapteng.

Untuk itu, Ketua LSM Kupas Tumpas ini menyarankan kepada pemerintah untuk menutup Disnaker Tapteng.

Karena dinilai tidak ada gunanya untuk masyarakat Tapteng yang telah dizolimi pihak perusahaan.

“Coba bayangkan, kalau Disnaker Tapteng hanya bekerja membuat pelatihan dan tidak mampu melindungi warganya yang bekerja di perusahaan-perusahaan orang kaya itu. Sedikit-sedikit, limpahkan ke Disnaker Provinsi. Apa gunanya mereka ada, kalau akhirnya, karyawan harus melapor ke Medan. Sudah ketimpa sial di-PHK, disuruh lagi ke Medan melapor. Kenapa gak di Tapteng saja penyelesainnya, kalau memang Disnaker Tapteng itu ada. Banyak warga Tapteng yang dizolimi pihak pengusaha, dipecat tanpa pesangon, upah di bawah UMK, lembur tanpa penambahan upah. Tapi, rakyat tidak bisa melapor kepada pemerintah setempat,” ketusnya.

Oleh karena itu, Parulian berjanji akan melaporkan PT SPA ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah VI Sumut, atas dugaan pemotongan gaji karyawan. Karena menurutnya, hal tersebut merupakan tindak pidana.

“Akan kita laporkan secepatnya. Sembari laporan tentang pesangon berjalan ke PHI, masalah gaji yang tidak sesuai UMK inipun akan kita laporkan. Kalau ini terbukti, ini akan masuk pidana,” pungkasnya. (ts)

Universitas Simalungun  
Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close