Berita

Terjadi Pungli di SD Pematang Raya: Tebus Ijazah Rp200 Ribu, Beli Bell Rp50 Ribu

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Kutipan yang terjadi di SD 091319 Jalan Lapas Raya, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Selasa (31/7/2019) sekira pukul 10.30 WIB membuat sejumlah orangtua murid resah.

Mereka mengaku merasa dibebani oleh Plt Kepala SD 091319 Pematang Raya Hotni Purba.

“Kami orangtua merasa dibebani. Bayangkan untuk menebus ijazah saja dikutip Rp200 ribu. Selain itu, untuk membeli bell sekolah juga dikutip Rp50 ribu per siswa. Kutipan ini sebenarnya diperbolehkan atau tidak sih,” ujar salahsatu orangtua murid yang namanya tidak mau dipublikasikan di koran.

Mereka berharap, ke depan tidak ada lagi kutipan-kutipan di sekolah itu. Karena hal itu akan membebani orangtua murid.

Menyikapi hal ini. Plt Kepala SD 091319 Pematang Raya Hotni Purba mengatakan kalau uang yang dikutip dari orangtua itu bukanlah pungli, melainkan keputusan bersama Komite Sekolah.

“Benar, Rp200 ribu per orang. Murid yang tamat ada 23 orang. Uang yang Rp200 ribu itu untuk menebus ijazah. Itu kan bukan kutipan. Tetapi musyawarah orangtua siswa melalui Komite Sekolah. Aku kan Plt. Jadi harus berkoordinasi dengan Komite,” ujarnya.

Demikian juga kutipan yang Rp50 ribu dibenarkan Kepala Sekolah. Namun uang itu untuk keperlua sekolah, yakni membeli bell sekolah.

“Itulah yang tanggal 24 Juli kemarin. Itu juga musyawarah dengan orangtua murid. Rp 50 ribu per siswa untuk membeli bell sekolah. Karena selama ini kita masih menggunakan lonceng di sekolah ini. Masa pakai lonceng terus. Murid di sini kan sudah banyak. Ada 66 orang,” ujarnya.

Namun saat ditanya soal dana BOS, Kasek tidak memungkiri kalau dana BOS bisa dipakai buat beli bell sekolah.

Namun dengan alasan karena belum dianggarkan, pihak komite memutuskan untuk mengutip dari orangtua murid.

“Benar, dana BOS bisa dipakai untuk keperluan di sekolah termasuk pengadaan lonceng sekolah. Tapi bell sekolah belum kami anggarkan. Karena masih ada lonceng ini. selain itu, Dana BOS bisa juga dipakai untuk kebersihan dan ATK di sekolah,” jelasnya.

Selama ini, lanjut Kasek, terkait keperluan sekolah yang belum ada, pihaknya selalu menghubungi orangtua murid untuk rapat dan membenahi apa yang diperlukan di sekolah.

“Bila ada yang perlu kita hubungi orangtua murid. Kita bikin rapat. Kalau ada yang mau dibenahi, ya kita benahi,” imbuhnya.

Namun kebijakan itu bertentangan dengan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Simalungun Bernhard Damanik.

Menurutnya, program wajib belajar 9 tahun yaitu pada SD dan SMP tidak dibenarkan banyak kutipan. Sebab seluruh operasional untuk sekolah seluruhnya dibiayai oleh pemerintah.

“Maka ketika ada kutipan-kutipan, kita berharap Kepala Dinas Pendidikan bisa menyikapinya. Bila perlu memberikan sanksi tegas kepada Kepala Sekolah yang telah melakukan kutipan terhadap anak didik. Dalam bentuk apapun tidak boleh. Termasuk kegiatan operasional sekolah. Penebusan SKHU atau ijazah itu juga tidak dibenarkan. Karena hal itu sudah dikategorikan pungli yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,” jelasnya

Terkait kutipan untuk biaya lonceng atau bell sekolah, menurut anggota DPRD ini, juga tidak boleh karena ada dana BOS.

“Itu juga tidak boleh karena ada dana BOS. Dana itulah yang dipakai untuk melengkapi operasional sekolah. Tidak boleh ada kutipan, sekalipun ada keputusan komite sekolah yang melegalkan. Kita berharap komite juga harus berpikir positif bahwa komite bukan hanya melegalkan kutipan-kutipan di sekolah. Tugas Komite itu adalah mencari sponsor dari luar untuk membantu Operasional Sekolah,” terangnya.

Bernhard menambahkan, selain melanggar undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, hal ini juga melanggar undang-undang tindak pidana.

“Ini sudah tindak pidana. Ini pungli. Penegak hukum harus bertindak. Bila ada bukti, segera proses secara hukum,” tegasnya.

Tidak hanya di SD 091319 Pematang Raya, pungli juga terjadi di SD 0911317 Pematang Raya. Di sekolah ini juga banyak ditemukan kutipan terhadap murid. Misalnya untuk perbaikan plafon asbes sekolah.

Hal itu dibenarkan Kepala SD 0911317 Jadersin Saragih. “Ya, kami minta sumbangan sukarela dari orangtua murid. Setelah dijumlah, totalnya ada sekitar Rp5 juta. Uang itu dipakai buat perbaikan asbes sekolah,” ujarnya singkat.

Sayang, ketika masalah ini hendak dikonfirmasi kepada Kadis Pendidikan Simalungun Elfiani Sitepu melalui selulernya, belum bisa dimintai komentarnya karena seluler yang bersangkutan sedang tidak aktif.

Begitu juga Sekretaris Dinas Pendidikan Parsaulian Sinaga. Saat ditemui di ruang kerjanya, yang bersangkutan tidak ada. Menurut salahseorang stafnya, Parsaulian berada di luar. Demikain juga pesan singkat yang dilayangkan wartawan hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban. (Mag05/des)

iklan usi



Back to top button