Berita

Tergugat Keberatan Pengadilan Eksekusi Lahan Seluas 21 Ha

Ada Apa Ini, 2009 Kami Sudah Menang di MA

FaseBerita.ID – Darwin Purba (50) warga Nagori Silau Buntu Bayu Pane Raja, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun mengaku keberatan atas eksekusi lahan seluas 21 hektare (ha) yang dilakukan Pengadilan Negeri Simalungun, Jumat (14/2) lalu.

“Pengadilan kami nilai kurang teliti dalam menangani kasus ini. Kami sangat keberatan lahan itu dipaksa dieksekusi,” kata Darwin Purba selaku tergugat dalam kasus ini saat berbincang-bincang dengan wartawab, Minggu (16/2).

Diceritakan, Jumat (14/2) lalu sekira pukul 09.00 WIB, PN Simalungun mengeksekusi lahan seluas belasan hektar atas perkara perdata yang alamatnya tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh PN Simalungun.

Dimana dalam surat eksekusi tanah yang dikeluarkan oleh PN Simalungun Kelas 1B beralamat di Jalan Asahan Kilometer 4 Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun tertanggal 7 Februari 2020 dengan nomor W2 U16/88/HT O4.10/11/2020.

Dalam isi surat tersebut yang mengatakan, menurut putusan pengadilan tertanggal 3 Februari 2020 menyebutkan akan melakukan eksekusi atau mengosongkan lahan tepatnya di Manik Saribu II, Desa Sibuntuon, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun dan sering disebut Nagori Bayu Pane Raja, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun.

“Sementara yang namanya Manik Saribu II, Desa Sibuntuon Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun dan sering disebut Nagori Bayu Pane Raja Kecamatan Dolok Pardamean tidak pernah ada,” kata Darwin.

Hal itu, sambungnya, didukung dengan keterangan Pangulu Nagori Buntu Bayu Pane Raja yang juga diketahui Camat Dolok Pardamean atas nama Daniel H Silalahi yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2009 dengan nomor surat 470/199/B.P.R/2009, yang menyebut tidak ada perubahan nama kampung tersebut.

“Nama Kampung Dolok Silau sudah ada sejak berdirinya kampung Manik Silau pada tahun 1.800 yang terletak di Nagori Buttu Bayu Raja Kabupaten Simalungun. Dan, tidak pernah ada perubahan atas nama itu,” kata Darwin lagi.

Lahan seluas berkisar 21 hektar itu, tambahnya, pihaknya memiliki bukti-bukti secara administratif negara. Dimana pada tahun 1982, pihaknya pernah membayar pajak atas tanah tersebut.

“Tahun 1982 kami pernah bayar pajak. Tak hanya itu, makam nenek moyang Marga Purba juga sudah ada sejak tahun 1982,” ujarnya.

Kemudian pada tahun 2009, pihaknya juga telah menang di Mahkamah Agung (MA) atas perkara tanah tersebut. Namun, ia heran, kenapa sekarang pihak Pengadilan Negeri Simalungun kembali mengeksekusi lahan tersebut.

“Tahun 2009 kami sudah menang di MA. Kenapa sekarang dieksekusi lagi.  Ada apa dengan Pengadilan Simalungun,” tambahnya.

Untuk itu, ia dan keluarga besar marga Purba meminta pihak Pengadilan Negeri Simalungun lebih teliti dalam menangani kasus tersebut.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, pihak PeN Simalungun belum ada yang berhasil dimintai tanggapannya terkait kasus eksekusi lahan tersebut. (Mag-03)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button