Berita

Temuan BPK di BKD dan Sekretariat Daerah Siantar, Ada Kelebihan Honor Rp71 Juta

SIANTAR, FaseBerita.ID – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan adanya kelebihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan di Pemko Pematangsiantar sebesar Rp71.503.000.

Kelebihan pembayaran tersebut terjadi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekretariat Daerah (Setda) untuk tahun anggaran 2018.

Dalam buku Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemko Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2018, disebutkan anggaran belanja pegawai pada BKD sebesar Rp8,3 miliar dengan realisasi Rp7,2 miliar atau 87 persen dari anggaran.

Sedangkan di Sekretariat Daerah, belanja pegawai Rp30,6 miliar atau 95,4 persen dari anggaran. Realisasi belanja pegawai tersebut di antaranya untuk pembayaran honorarium PNS dan non PNS.

Untuk pedoman pembayaran honorarium kepada PNS dan non PNS, Walikota Pematangsiantar telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Standar Honorarium, Harga Barang, dan Jasa Kebutuhan Pemko Pematangsiantar TA 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban, ditemukan BKD telah merealisasikan honorarium panitia pelaksana seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda yang telah dilaksanakan Februari 2018. Kemudian, seleksi rotasi/mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemko Pematangsiantar tahun 2018.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp45.135.000.

Kemudian di Sekretariat Daerah, telah direalisasikan honorarium panitia pelaksana atas dua kegiatan, yakni Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya serta Calon Direksi PD Pembangunan dan Aneka Usaha (PAUS). Dalam kegiatan itu, ditemukan kelebihan pembayaran honorarium panitia yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp26.368.000.

Sehingga dalam kegiatan yang dilaksanakan BKD dan Sekretariat daerah ada kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp71.503.000.

Menurut BPK, permasalahan itu disebabkan Sekretariat Daerah (Sekda) Pemko Pematangsiantar tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian realisasi honorarium panitia pelaksana kegiatan.

Saat BPK melakukan wawancara dengan BKD, pihak BKD beralasan pembayaran honorarium Panitia Seleksi (Pansel) disetarakan dengan honorarium narasumber, dan BKD sependapat dengan temuan BPK tersebut.

Sementara, Sekda menyatakan pembayaran honorarium kepada Panitia Seleksi telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Namun BPK tidak sependapat, sebab pemberian honorarium harus sesuai SK Walikota Pematangsiantar.

Atas temuan ini BPK merekomendasikan agar menarik kelebihan pembayaran honorarium sebesarRp71.503.000.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokoler Pemko Pematangsiantar Hamam Soleh mengatakan kelebihan pembayaran honorarium itu sudah dikembalikan.

“Setahuku sudah dikembalikan,” ujar Soleh melalui pesan singkat. (pra)

iklan usi



Back to top button