Berita

Temuan Bawaslu Madina 45 Ribu TMS: “KPU Belum Punya Data dari PPK”

FaseBerita.ID – Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) saat ini menunggu pihak KPU untuk siap adu data mengenai temuan sebanyak 45 ribu lebih pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang dimasukkan oleh KPU Madina ke dalam daftar pemilih model A-KWK di Pilkada 2020 mendatang.

Demikian disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Madina Divisi Pengawasan Maklum Felawi.

Ia mengatakan, pihaknya pun sudah melaporkan temuan itu ke Bawaslu RI. Dan pada Selasa (18/8) kemaren, Bawaslu Madina juga sudah melakukan rapat bersama KPU untuk membahas temuan tersebut.

Namun, dalam rapat itu pihak KPU mengaku belum memperoleh data secara keseluruhan melalui petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Akibat karena KPU ini belum punya data, maka belum bisa kita untuk beradu data mengenai sejumlah temuan kita itu,” ujarnya.

Maklum Felawi pun menegaskan bahwa temuan 45 ribu lebih TMS itu dipastikan bukan data yang abal-abal. Ia pun meminta agar pihak KPU secepatnya bisa memperoleh data yang dimaksudkan agar bisa adu data atau dilakukan sinkronisasi secara bersama-sama.

“Kan yang kita inginkan agar yang tidak punya hak pilih jangan dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Begitu juga dengan yang sebaliknya yang punya hak pilih. Kita ingin di dalam perhelatan Pilkada ini harus benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan,” terangnya.

Saat diminta tanggapan mengenai pernyataan dari KPU yang meminta laporan resmi terkait temuan itu? Felawi menerangkan bahwa pihaknya tidak melaporkan temuan itu ke KPU, tapi prosedurnya yakni mereka melaporkan ke Bawaslu RI.

“Kita tidak melaporkannya ke KPU, tapi ke Bawaslu RI, seterusnya Bawaslu RI yang menyurati KPU RI. Dan KPU RI menyurati KPU Kabupaten. Apa iya (mereka KPU red,) masih bilang enggak ada laporan, kemaren kita sudah rapat juga dan alasan mereka belum dapat data melalui PPK makanya belum kita buka data temuan kita,” tegasnya yang menanggapi terkait alasan KPU yang menyebut belum menerima laporan resmi terkait temuan itu.

Sementara saat KPU Madina Jumat malam di wawancarai mengenai temuan Bawaslu tersebut, Komisioner KPU Madina Faisal mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum tau karena belum ada laporan resmi dari Bawaslu yang mereka terima. “Sejauh ini tidak ada laporan resmi sama kami,” kata Faisal, selalu komisioner KPU bagian data tersebut.

Ia mengatakan, sampai saat ini KPU masih melakukan penyusunan data dari tingkat PPS dan PPK. “Nanti kita akan melakukan verifikasi data bersama Bawaslu ketika pleno, kalau memang terbukti temuan tersebut kita akan melakukan perbaikan ulang,” ujarnya.

Ketua KPU Madina Fadhillah Syarief menjelaskan bahwa data pemilih ini masih dinamis. Karena itu merupakan data mentah yang diterima dari Kemendagri.

Menurutnya, karena data itu masih data mentah di situlah tugas dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk memastikan akurasi data tersebut di lapangan.

“Kalau misalnya ada warga yang sudah meninggal atau merantau, tapi masih terdata di DPS, itu juga masih bisa nanti diperbaiki. Nanti ahli waris bisa mengajukan ke PPS, PPK atau langsung ke KPU,” katanya. (mag01-Tim)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button