Berita

Tanpa NUKS, Kasek akan Menuai Masalah

FaseBerita.ID – Kepala sekolah (Kasek) jika tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) akan menuai masalah. Konsekwensinya, semua produk yang dilahirkan Kasek tanpa NUKS berakibat batal demi hukum.

NUKS berupa sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga teknis Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala sekolah (LPPKS) sesuai dengan amanat Permendiknas No 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

“Seorang guru yang akan diangkat menjadi kepala sekolah maksimal berumur 56 tahun. Secara teknis bagi Kasek yang sudah menjabat sebelum Tahun 2017 akan mengikuti program penguatan kepala sekolah. Di luar itu, calon Kasek harus mengikuti program,” kata Kacabdis UPT SMA dan SMK Taput-Humbahas Samsul Bachri Purba melalui kasie SMK Tumbur Silitonga, di ruang kerjanya, Rabu (26/2).

Kasek yang dimaksud Permendiknas yaitu guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, baik pada sekolah negeri maupun swasta, meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau sekolah Indonesia di luar negeri.

Dijelaskan, keterikatan Kasek harus memiliki NUKS juga ditujukan pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mulai tahun ini, kebijakan transfer dana BOS oleh pemerintah pusat tidak lagi dikirim melalui kas daerah namun langsung pada rekening sekolah. Salah satu syarat transfer tadi, Kasek harus memiliki NUKS. Jika tidak, transfer dana BOS akan ‘ditumpangkan’ pada sekolah yang berdekatan dan serumpun,” urainya.

Konsekwensi lainnya, merunut pada Permendiknas, Kasek tanpa NUKS tidak bisa menandatangani ijazah siswa karena akan berakibat batal demi hukum.

“Secara teknis demikian juga pada penandatanganan  ijazah, jika Kasek tidak memiliki NUKS, legitimasi penandatanganan ijazah dimungkinkan akan dialihkan pada sekolah yang Kasek nya sudah memiliki NUKS yang berdekatan dan serumpun. Sementara ini, seperti itulah teknisnya,” sebutnya.

Untuk menjadi calon Kasek, jelas Tumbur, sesuai dengan Permendiknas harus melalui beberapa tahapan usai pengusulan bakal calon Kasek, yaitu seleksi dan pedidikan serta pelatihan Cakasek.

“Untuk menduduki Kasek harus memiliki sertifikat calon Kasek yaitu NUKS. Sah menurut UU Kasek harus memiliki NUKS. Ini juga sudah ditindak lanjuti dengan Surat Edaran (SE) No 18536 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepsek sebagi tindak lanjut dari Permendiknas. Intinya, Kasek tidak lagi jabatan tugas tambahan tetapi guru yang diberi tugas mengelola satuan pendidikan,” jelasnya.

Sementara, pemerhati pendidikan Eduard Panggabean SH, terkait  calon Kasek harus memiliki NUKS menekankan, dari sisi hukum  jika pengangkatan tidak sesuai dengan persyaratan akan berimplikasi pada pengelolaan dana bos dan penandatanganan raport, ijazah bahkan tidak berhak atas tunjangan kepala sekolah.

“Banyak calon Kasek yang memiliki NUKS namun tidak diangkat. Justru yang tidak memiliki NUKS yang diangkat menjadi kepala sekolah. Tidak tahu dalihnya apa, alasannya apa, jadi ada sesuatu disini. Yang jelas, ini sudah menciptakan paradigma buruk. Jika ini dipaksakan yang pasti siswa dan sekolah akan menjadi korban. Karena berimplikasi pada pengelolaan bos, penandatanganan rapot dan ijazah akan tidak sah,” tuturnya.

Eduard berharap, semua kepala daerah mentaati Permendiknas demi terwujudnya dunia pendidikan Indonesia yang lebih baik dan maju.

“Kita berharap pemerintah daerah mentaati dan mematuhi Permendiknas ini meskipun hanya sebagai kepatutan,” harapnya. (sht/sr)

Universitas Simalungun  
Tags

Berita lainnya

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close