Berita

Tak Punya IMB dan AMDAL, PT STTC Diminta Hentikan Kegiatan

DLH Medan Segera Turunkan Tim Pengawas

FaseBerita.ID – Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari meminta pihak PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) untuk segera menghentikan kegiatannya sebelum adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam mendirikan pabrik untuk pergudangan dan menyelesaikan studi Amdalnya terlebih dahulu.

Diketahui, PT STTC sedang mendirikan bangunan untuk pergudangan mega proyek seluas 2 hektare lebih di Jalan Raya Pelabuhan Belajar, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan.

“PT STTC kami minta untuk menghentikan kegiatannya sebelum Studi AMDAL dan IMBnya diselesaikan. Sebab itu jelas melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku,” ucap Sudari seperti yang dilansir dari Sumut Pos, Kamis (30/1).

Dikatakan Sudari, pihaknya dan masyarakat luas juga ingin tahu jenis industri apa yang akan dan telah di bangun di tempat tersebut. Selain itu, Sudari juga meminta pemerintah setempat yakni pihak Kecamatan Medan Belawan untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Pemerintah setempat atau pihak kecamatan Medan Belawan kita minta untuk tanggap terhadap aktivitas yang berada di wilayahnya, kita minta jangan ada yang melakukan pembiaran. Kita tidak anti investasi, silahkan mereka berinvestasi, tapi yang terpenting pihak perusahaan harus melakukan tahapan-tahapan perizinan sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Bila tetap tidak mengindahkan aturan yang berlaku, kata Sudari, Pemko Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta secara tegas untuk melakukan penertiban.

Jangan sampai nantinya masyarakat yang melakukan gugatan class action terhadap Pemerintah Kota Medan dikarenakan proses pembiaran yang dilakukan Pemko Medan.

“Dalam UU 32 thn 2009 Pasal 109 dikatakan, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),” terangnya.

Untuk itu, lanjut Sudari, Pemko Medan diminta untuk serius menangani masalah ini. Tak hanya masalah penindakan, Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup juga diminta untuk melakukan pengawasan serius terhadap PT STTC dan perusahaan-perusahaan lainnya yang diduga memiliki masalah yang sama atau pelanggaran lainnya.

“Harus ada pengawasan yang ketat untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan, jangan ada yang melanggar hukum dan pada akhirnya akan merugikan Kota Medan dan masyarakatnya. Kami di Komisi II sedang menjadwalkan kunjungan kami kesana,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengaku sudah menyurati perusahaan tersebut, namun surat yang dilayangkannya ke PT STTC justru tidak mendapatkan respon atas pembangunan yang sudah mereka lakukan. Pihaknya pun mengaku sudah meneruskan masalah itu ke dinas terkait. Sebab katanya, Dinas terkaitlah yang memiliki kewenangan tersebut.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Armansyah Lubis mengatakan bahwa pihaknya justru belum mengetahui hal itu sebelumnya.

“Saya justru baru tahu ini, Camat Medan Belawan tidak ada melaporkan hal ini ke kami di Dinas Lingkungan Hidup,” kata Armansyah, Kamis (30/1).

Menindaklanjuti hal ini, kata Kadis yang kerap disapa Bob itu, pihaknya akan segera menurunkan tim pengawasnya ke lokasi yang dimaksud.

“Segera kita tindaklanjuti, saya akan segera menurunkan pengawas saya kesana,” tandasnya. (map)

Unefa

Pascasarjana
Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close