Berita

Tak Memilih Caleg Tertentu Bantuan Bakal Dihapus

FaseBerita.ID – ISU politisisasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang diarahkan memilih calon anggota DPRD tertentu, terungkap di rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Siantar dengan Dinas Sosial, Senin (18/3).

PKH menurut informasi yang beredar, akan dihapus namanya sebagai penerima ke depan, jika tidak memilih calon tertentu yang ditawarkan tim sukses dan bahkan oleh oknum-oknum yang mengaku pendamping PKH.

“Ancaman itu tidak benar. Itu hanya untuk kepentingan oran-orang tertentu. Kita tetap mengacu ke Permensos nomor 146 tahum 2013. Semua ada aturan mainnya. Kalau tidak sesuai maka tidak masuk,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Siantar Pariaman Silaen.

Menurut Pariaman, penerima bantuan PKH sebanyak 7.982 KK di Siantar sesuai dengan 11 kriteria yang dimaksud dalam Permensos nomor 146 tahum 2013.

“Semua ada aturan mainnya. Kalau tidak sesuai maka tidak masuk,” kata Pariaman Silaen.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar dalam RDP tersebut, mengeluhkan sistem kerja Dinas Sosial dalam hal penyaluran bantuan pemerintah, baik itu PKH maupun bantuan beras. Berkaitan dengan itu, DPRD meminta Dinsos dan perangkat TKSK maupun pendamping menjelaskan sistem verifikasi yang dilakukan.

Semua ini tidak lepas dari adanya data penerima bantuan tidak tepat sasaran dan bahkan belakangan ada penerimaan bantuan mendapatkan ancaman kelak tidak menjadi penerima bantuan jika tidak menentukan pilihan kepada Calon Legislatif (Caleg) tertentu.

Untuk mencegah penyaluran tidak tepat sasaran, Dinsos didorong agar segera mungkin membuat tanda di tiap rumah warga terkait sehingga masyarakat luas saling mengetahui layak tidaknya seseorang menerima bantuan. Di samping itu, Dinsos yang didalamnya juga berperan TKSK dan pendamping PKH, Lurah, Camat saling berkoordinasi dengan baik sehingga tidak muncul data yang terkesan asal-asalan.

“Kita berharap ada data yang baik. Jangan saling buang badan. Saya tahu ada orang punya rumah gedung mendapat bantuan. Kenapa bisa? Karena keluarga relawan. Marilah kita buat hubungan yang baik antara Lurah, Camat dan Dinsos,” kata Anggota DPRD Siantar Samuel Saragih, dalam RDP yang dipimpin ketua Komisi I DPRD, Kamaluddin Manik. Dalam rapat itu hadir petugas TKSK, pendamping PKH dan Camat.

Dalam kesempatan itu, Riduan Manik selaku staf ahli DPRD menegaskan agar Dinsos menjelaskan kriteria warga yang berhak menerima bantuan sehingga tidak terjadi ketimpangan dan seluruh perangkat terkait diharapkan melakukan verifikasi dengan teliti demi menghindari data tak akurat. (pam/esa)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button