Berita

Tak Digubris Bupati Humbahas, PKL Berharap Gubsu Dengar Keluhan Mereka

FaseBerita.ID – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan sepekan sekali di Kelurahaan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan (Humbahas), tepatnya di Jalan Maduma II, meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mendengar keluhan dan jeritan mereka melalui media. Lantaran, sejak direlokasi dari Jalan Maduma I, mereka yang mengaku rugi, apalagi tidak ada perhatian pemerintah setempat selama ini.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima, J Manullang kepada wartawan mengatakan, pasca mereka dipindahkan ke Jalan Maduma II, minim perhatian dari pemerintah setempat. Padahal, mereka sudah mengeluh karena selama ini hasil dagangan mereka tidak laku.

Menurut dia, hal itu dikarenakan turunnya minat masyarakat untuk membeli karena lokasi jualan mereka jauh dari pasar. Sehingga hal itu berpengaruh terhadap penjualan mereka, selain diperparah harga dagangan yang naik turun akibat Covid-19.

Sebaliknya, Jalan Maduma I sangat cocok tempat mereka berjualan dan bersaing dengan pedagang kaki lima lainnya yang berjualan di trotoar dan bukan di pasar.

“Kami merugi terus tak pernah untung, apalagi harga dagangan naik turun. Bupati dan Wabup tidak konsisten, kami disuruh pindah, tapi tidak pernah diperhatikan kepada kami pedagang kecil ini, hanya menutup mata,” kata Manullang di Dolok Sanggul.

Menurut dia, pihaknya sudah berulangkali berharap ke Bupati Dosmar dan Wakil Bupati Saut Parlindungan Simamora untuk mendengar jeritan mereka, namun tidak pernah ada respons.

“Padahal kami makan dari sini, semuanya dari sini, itupun dirampas lagi hanya dikarenakan undang-undang lalulintas dan keputusan rapat illegal yang kami rasakan,” keluhnya.

Untuk itu, pria kelahiran Desa Matiti ini berharap ke Gubernur Sumatera Utara, untuk mendengar keluhan dan jeritan mereka.

“Kita berharap melalui media, jeritan dan keluhan kita didengar oleh Gubernur, agar kami dapat kembali berjualan dilapak semula. Karena keluhan kami ini sudah kami sampaikan ke Dinas Kopedagin, DPRD, sama sekali tidak ada solusi,” pintanya.

Kepala Dinas Kopedagin, Radna Marbun yang hendak dikonfirmasi di ruang kerjanya, tidak dapat dijumpai. Oleh stafnya, Radna diakui tidak lagi ditempat. “Ibu lagi tidak di sini,” ujar salah seorang staf Kopedagin. (des)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button