Berita

Tak Digaji Dinas Pendidikan Simalungun, Guru Honorer Mogok Kerja

'Kasihan Anak-anak, Belajar Tanpa Guru'

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun yang tidak menggaji guru honorer di sekolah tingkat SD dan SMP membuat proses belajar terganggu. Guru honorer tidak masuk kerja.

Salahsatunya SD Negeri Nomor 091404 Parbalohan Tigaras. Sejak  Senin (6/1/2020) hingga Senin (13/1/2020) guru honorer di sekolah ini tidak masuk kerja.

Mogok kerja ini membuat murid telantar dan tidak menjalani aktivitas belajar seperti biasa. Ketidakhadiran guru honorer itu hanya menyisakan dua guru PNS.

Diketahui, ada 1.800 guru honorer di Kabupaten Simalungun.

Siti Adabiah Damanik, guru honorer yang ikut mogok kerja mengungkapkan tidak ada solusi dari kepala sekolah terkait gaji mereka. Bahkan, kepala sekolah terkesan cuek dengan kondisi itu. Padahal, gaji yang diterima tiap bulannya hanya Rp500 ribu.

Kata Siti Damanik, kepala sekolah juga melarang penggajian guru honorer dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, menurutnya, dana BOS yang digunakan untuk operasional sekolah tidak berguna jika tidak ada guru.

“Kepsek mendatangi guru honorer. Katanya tidak ada lagi gaji dari pemkab. Penerimaan gaji nggak jelas. Kepsek juga tidak mengatakan ada solusi. Pembagian sekarang untuk operasional sekolah semua. Untuk apa operasional sekolah kalau guru tidak ada. Jadi kita berpikir untuk apa gunanya itu semua,” ujarnya seraya mengatakan sudah melaporkan hal itu kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Guru Honorer.

Kepsek juga mengingatkan guru honorer untuk bekerja sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Sehingga, guru honorer harus melakukan perpanjangan SK.

“Kepsek mengatakan sesuai dengan SK saja bekerja. Kalau tidak bikin SK, kami ya nggak kerjalah. Bapak itu pun diam saja, tidak ada solusi untuk itu. Makanya kami nggak masuk,” ujarnya.

Terkait masalah ini, Arya Sitio, salahsatu orangtua murid mengaku prihatin dengan kondisi sekolah. Arya yang bekerja sebagai nelayan ini mengharapkan Pemkab Simalungun peduli terhadap kondisi pendidikan. Apalagi, murid yang diajar merupakan masa depan keluarga.

“Saya lihat anak-anak itu tidak ada belajar. Hanya belajar gitu-gitu saja tanpa ada guru. Kami semua orang tua murid sepakatlah mendatangi sekolah kemarin,” ujarnya.

Arya mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Simalungun membuat anak-anak murid telantar. Solusinya, orangtua sepakat menyumbangkan Rp20 ribu per siswa untuk menggaji guru honorer.

Sementara, Kepala SD Negeri Parbalohan Jon Tiar Sinaga mengatakan, pihaknya sudah memberikan solusi kepada honorer untuk tetap mengajar. Para orangtua murid sudah sepakat menyumbangkan uang untuk menggaji guru honorer.

“Solusinya dipekerjakan lagi guru honorer itu. Gaji mereka bantuan dari komite, bantuan kepala desa. Itulah rapat kami kemarin. Setiap guru nanti bisa dapat Rp400 ribu per bulan,” ujarnya.

Saat ditanya sampai kapan kebijakan seperti itu berlaku, Jon Tiar mengatakan akan melihat perkembangan. Paling lama Januari ini.

Ia juga tidak memaksa setiap guri honorer memperpanjang SK, karena ada kabar biaya perpanjangan SK sebesar Rp14 juta. Apalagi, pihaknya tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk menggaji guru honorer.

“PTT itu SK-nya memang dari Dinas Pendidikan. Untuk saat ini, SK-nya dari komite dan Kepala Sekolah. Karena kalau tidal diperpanjang, maka SK dari Dinas Pendidikan tidak akan keluar. Mereka mungkin tidak akan memperpanjang SK, karena kalau mau perpanjang harus bayar katanya,” terang Kepsek.

Sementara, Ketua Forum Guru Honorer Simalungun Ganda Armando Silalahi mengatakan sudah menyampaikan aspirasi guru ke DPRD.

Ia mengatakan tidak ada biaya untuk memperpanjang SK di tahun 2020. Dia berharap Dinas Pendidikan segera mengeluarkan SK tanpa ada embel-embel persyaratan yang sulit.

“Dinas Pendidikan harus secepatnyalah mengeluar SK para Guru PTT untuk tahun 2020. Semalam sudah disampaikan Sekdis Pendidikan agar isu itu dihiraukan. Karena tidak ada perintah seperti itu ke Korwil dan Kepsek. Dan, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil Sekda, Disdik, Keuangan, Korwil, Kepsek untuk duduk bersama meluruskam isu itu,” terangnya.

Pihaknya berharap agar Pemkab Simalungun menambah anggaran untuk menggaji ke-1800 guru PTT itu.

“Dengan begitu para guru PTT itu bisa mengajar lagi mengingat sekolah-sekolah yang ada di Simalungun masih kekurangan guru,” sebutnya. (Mag 04)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker