Berita

Syarat Dukungan Jalur Perseorangan: 17.910 di Siantar, 47.854 di Simalungun

SIANTAR, FaseBerita.ID – Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Simalungun peserta Pilkada 2020 dari jalur perseorangan, harus menyiapkan berkas bukti dukungan 47.854 orang. Yakni 7,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 yakni 638.042 orang, serta harus tersebar sedikitnya di 17 kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun.

Sementara di Kota Siantar, pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota jalur perseorangan harus menyiapkan dukungan minimal 17.910 orang yang terdaftar di DPT.

KPU Daerah Kabupaten Simalungun Raja Ahab Damanik melalui Komisioner KPU Simalungun Salman Abror, Minggu (27/10/2019) mengatakan, penetapan jumlah syarat dukungan untuk pasangan calon dari jalur perseorangan dilaksanakan dalam rapat pleno komisoner KPU, Sabtu (26/10/2019).

Sementara Komisioner Divisi Teknis KPU Siantar, Gina Ruth Fefiliana Ginting menjelaskan, angka dukungan diperoleh dari penggenapan jumlah 10 persen dari DPT Pileg 2019 yakni 179.099.

Berkas dukungan berisi fotokopi KTP elektronik ditempel di formulir model B.1.KWK yang berisi data identitas warga pendukung.

Penetapan syarat jumlah dan persebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Pematang Siantar Tahun 2020, melalui rapat pleno yang digelar, Sabtu (27/10/2019).

Pelaksanaannya merujuk pada Undang-undang Nomor 1 dan 8 Tahun 2015 dan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan SE KPU RI Nomor 1917 dan 2096, Tentang Tahapan Pencalonan dan Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT.

Pasangan bakal calon kepala daerah jalur perseorang dijadwalkan menyerahkan berkas mulai awal Desember 2019 dan ditutup Maret 2020.

Pangulu dan PNS Dilarang Memberi Dukungan

Ketua KPU Simalungun Raja Ahab Damanik menyampaikan kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun yang ingin maju pada Pilkada Simalungun tahun 2020, agar cermat dalam meneliti berkas dukungan sebagai syarat untuk maju menjadi calon kepala daerah.

“Ada beberapa masyarakat yang tidak dibenarkan untuk memberikan dukungan yakni TNI-Polri, PNS, BUMN, BUMD, Pangulu atau sebutan lain tidak dibenarkan, untuk memberikan dukungan. Harus masyarakat sipil yang terdaftar di DPT,” terangnya

Dijelaskan Raja Ahab, KPU akan melakukan verifikasi faktual setelah pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri serta menyerahkan bukti dukungan. Verifikasi faktual (Vertul) dilakukan setelah PPK dan PPS setelah terbentuk Januari 2020 mendatang.

“Vertul dilakukan setelah PPK dan PPS dibentuk. Perekrutan PPK dan PPS dimulai bulan Januari 2020 dan Februari 2020 mereka sudah bekerja,” ucapnya.

Saat disinggung terkait Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Raja Ahab Damanik menjelaskan sampai detik ini belum ditandatangani Pemkab dan KPU.

“Kalau NPHD sampai saat ini belum ditandatangani oleh kedua belah pihak baik Pemkab Simalungun maupun KPU Simalungun, sabar ajalah, kita masih menunggu,” pungkas Raja Ahab. (mag-05/esa)



Unefa

Pascasarjana
Tags

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close