Berita

Sukran Tanjung Divonis 2,6 Tahun Penjara

TAPTENG, FaseBerita.ID – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sibolga akhirnya memvonis mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung dengan hukuman 2,6 tahun penjara. Vonis dibacakan majelis hakim saat sidang putusan yang digelar Senin (26/8/2019) di PN Sibolga, di Jalan Padangsidimpuan, Kelurahan Sarudik, Tapteng.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Martua Sagala SH MH menyatakan, sesuai fakta persidangan dan berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi, terdakwa Sukran Jamilan Tanjung terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana diatur dalam pasal 378 KUHPidana.

“Mengadili menyatakan terdakwa Sukran Jamilan Tanjung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Menjatuhkan pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara dipotong selama masa tahanan,” ujar Martua Sagala.

Ketua Majelis Hakim juga menyebutkan, Sukran Jamilan Tanjung tidak terbukti melakukan Tindak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Sukran secara sah melanggar pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menanggapi putusan yang berbanding jauh dengan tuntuan, JPU yang sebelumnya menuntut Sukran dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan tuntutan 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, subsider 1 tahun kurungan, kemungkinan besar akan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.

“Kita akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan, apakah akan banding atau tidak. Tapi ada kemungkinan akan banding,” kata JPU Donni M Doloksaribu.

Sementara, terdakwa Sukran Jamilan Tanjung kepada wartawan usai sidang menegaskan, bahwa dirinya seharusnya dituntut bebas, karena ia tidak pernah melakukan penipuan sebagaimana yang diputus majelis hakim.

“Saya harus bebas, karena saya tidak pernah melakukan penipuan atau menjanjikan proyek. Dan itu sudah terungkap dalam fakta persidangan,” tegasnya.

Mantan Bupati Tapanuli Tengah itu juga mengatakan, ia akan mempergunakan waktu yang diberikan majelis hakim selama 7 hari untuk menanggapi putusan tersebut.

“Sayakan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan banding. Jadi saya pikir-pikir dulu,” jawabnya.

Pada sidang sebelumnya, Kamis (12/8/2019), JPU Kejari Sibolga, Syakhrul Effendi Harahap didampingi Donny Doloksaribu, membacakan tuntutan terhadap Sukran Jamilan Tanjung. Menurut mereka, berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, terdakwa memenuhi unsur terhadap pasal alternatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa Sukran Jamilan Tanjung sewaktu masih menjabat Bupati Tapanuli Tengah tahun 2016, menjanjikan proyek kepada pelapor Sartono Manalu, warga Tapanuli Utara, dengan syarat bersedia memberikan fee proyek.

Adapun besaran proyek yang dijanjikan terdakwa kepada Sartono sekitar Rp 5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah. Agar proyek tersebut bisa dimenangkan terlapor, terdakwa meminta uang fee sebesar Rp350 juta.

“Dengan demikian terdakwa memenuhi unsur melanggar Undang-Undang TPPU pasal 3 dengan tahun 2010 dengan tuntutan 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan,” tegas JPU saat itu. (ztm)

iklan usi



Back to top button