Berita

Status Budi Utari Tunggu Keputusan Walikota

SIANTAR, FaseBerita.ID – Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin PNS dan penyalahgunaan wewenang terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Non Aktif Siantar Budi Utari sudah berakhir.

Berakhirnya pemeriksaan itu setelah Budi Utari memenuhi panggilan kedua oleh Walikota Siantar Hefriansyah, Jumat (8/11/2019) lalu.

Keputusan itu terungkap dalam temu pers yang dihadiri Zainal Siahaan selaku Plt BKD Siantar, Kabag Humas Protokoler Hamam Sholeh dan Farhan selaku Kabid Perencanaan dan Pembinaan.

Zainal dalam konfrensi persnya, Minggu (10/11/2019) menerangkan, panggilan pemeriksaan disiplin terhadap PNS hanya ada dua kali berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010.

“Pada panggilan pertama, Budi Utari tidak menghadiri pemeriksaan dengan alasan sakit,” ujarnya.

Zainal menjelaskan, dengan berakhirnya masa pemeriksaan itu, pihaknya tinggal menunggu keputusan Hefriansyah untuk mengambil kesimpulan terhadap status Budi Utari.

“Dalam waktu dekat itu akan diputuskan Walikota,” ujarnya.

Zainal juga memaparkan tentang pemeriksaan yang dilakukan Hefriansyah terhadap Budi Utari.

“Dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Budi Utari masuk dalam kategori berat. Oleh sebab itu, Budi Utari dibebastugaskan sementara dari jabatannya selama tahapan pemeriksaan berlangsung.

Dan hal ini dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” terangnya.

Adapun dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Budi Utari, yakni melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang sesuai Pasal 4 Angka 1 dan perbuatan yang menghambat tugas kedinasan sesuai Pasal 4 Angka 11 PP Nomor 53 Tahun 2010. “Hal ini dibuktikan dengan adanya LHP Inspektorat Provinsi (Sumut) yang menunjukkan bahwa memang benar adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan saudara Budi Utari,” ungkap Zainal.

Saat disinggung wartawan pelanggaran berat apa yang telah dilakukan Budi Utari Siregar, Zainal enggan mengungkapkannya. Sebab, menurut dia LHP Inspektorat tersebut sifatnya rahasia.

“Kalau masalah pelanggaran berat apa yang telah dilakukan, kita tidak bisa membeberkannya karena LHP Inspektorat itu sifatnya rahasi,” tegasnya.

Zainal pun membantah pernyataan Budi Utari tentang surat panggilan yang tidak secara detail menjelaskan kesalahannya dan menyatakan surat panggilan itu keliru, serta harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan ketentuan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010.

“Hal itu tidak benar. Surat panggilan sudah menjelaskan pasal yang menunjukkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh saudara Budi Utari. Adapun contoh surat panggilan yang ditunjukkan Budi Utari berasal dari instansi lain. Bukalah contoh surat panggilan pemeriksaan disiplin PNS. Melainkan surat panggilan untuk pemeriksaan di lingkungan kepolisian. Pemeriksaan disiplin PNS jelas berbeda dengan pemeriksaan atau

penyidikan di Kepolisian. Karena payung hukum yang mengatur juga berbeda,” paparnya.

Zainal menambahkan untuk menguji kebenaran satu produk naskah dinas ataupun kebijakan pejabat publik, termasuk Walikota, bukanlah kewenangan Budi Utari selaku terperiksa. Melainkan kewenangan pengadilan.

“Hak Budi Utari adalah untuk diperiksa dan didengar keterangannya agar informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak menjadi berimbang dengan keterangan Budi Utari. Dan selama pemeriksaan, dari 17 pertanyaan yang diajukan, hanya 4 pertanyaan yang dijawab Budi Utari,” terangnya.

Budi Utari tak menjawab substansi pemeriksaan. Dia hanya menjawab hal-hal normatif, seperti keadaannya saat pemeriksaan dan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan.

“Hak-nya juga untuk menjawab atau

tidak menjawab pertanyaan selama pemeriksaan. Dan hak tersebut dilindungi Undang-Undang (UU). Namun hak walikota juga selaku atasan langsung untuk memeriksa Budi Utari selaku bawahannya,” terangnya.

Zainal menuturkan, pemeriksaan Budi Utari tidaklah bersifat berdiri sendiri. Pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Budi Utari berbentuk rangkaian pemeriksaan karena juga dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam alat bukti dan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui substansi pemeriksaan.

Soal permintaan Budi Utari untuk memperbaiki surat panggilan, Zainal mengatakan, hal itu bisa dilakukannya saat menerima surat tersebut.

“Jika saudara Budi Utari merasa sebagai seorang ASN yang loyal terhadap atasannya dan mengaku kooperatif, mengapa yang bersangkutan tidak menyampaikan keberatannya atas surat panggilan pada saat panggilan tersebut diterimanya?” sebut  Zainal.

Menurut Zainal, dalam pemeriksaan disiplin PNS, ada tenggang waktu yang diberikan antara panggilan pertama dan kedua agar PNS yang bersangkutan bisa mempersiapkan diri untuk pemeriksaan.

Budi Utari pun menyampaikan keberatannya atas handphone yang ditahan ajudan Walikota. Dan hal tersebut adalah untuk tertib pemeriksaan. Karena, pemeriksaan disiplin PNS bersifat tertutup.

“Kalau soal keberatan karena hanphone ditahan, itu untuk tertib pemeriksaan. Budi Utari juga tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal itu tegas diatur dalam ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, bahwa meskipun terperiksa tidak menandatangani BAP, maka BAP tersebut tetap bisa dijadikan dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin,” tegasnya.

Zainal menambahkan, jabatan itu adalah amanah. Dan amanah itu adalah sesuatu yang diberikan. Maka jika si pemberi amanah ingin menarik amanah itu, adalah keharusan bagi si penerima amanah untuk menyerahkannya.

“Karena mungkin si pemberi amanah merasa si penerima amanah tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan olehnya. Dan mungkin ada orang lain yang lebih baik jika menerima amanah itu,” pungkasnya. (mag 04/des)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close