Berita

Soal Temuan BPK di Anggaran DPRD Siantar, Ini Kata Sekwan

FaseBerita.ID – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) di Sekertariat DPRD ada dua temuan yakni kelebihan pembayaran dan anggaran rumah tangga pimpinan DPRD Siantar.

Terkait kedua hal tersebut berdasarkan keterangan dari Sekertaris DPRD Waden Siboro, Rabu (27/05/2020) dia menyebutkan telah meneruskan LHP BPK tersebut baik ke mantan anggota DPRD maupun anggota DPRD.

“Kita sudah buat suratnya kepada 42 baik mantan maupun anggota DPRD,” sebutnya.

Ditanya kenapa hal tersebut bisa terjadi,  menurut Waden ada kesalah pahaman antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan BPK soal Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).

“Pendapatan DPRD itukan di hitungan dari Pendapat Asli Daerah (PAD) secara umum kemudian dikurangi dengan Pendapatan ASN, nah untuk 2019 kemarin kita pakai 2 tahun sebelumnya yaitu 2018 dan 2017, jadi kita hitung KKD kita itu masih sedang,  sedangkan BPK menghitung KKD kita di Tahun 2020 yaitu rendah, jadi ada kesalah pahaman,” jelasnya.

Berdasarkan informasi diterima jika dalam pembahasan Pansus DPRD jika DPRD menolak untuk mengembalikan,  sebab katanya kesalahan tersebut bukan dari kesalahan DPRD melainkan kesalahan dari TAPD, informasi tersebut dibenarkan oleh Waden, namun dia tetap menyurati 42 orang anggota DPRD dan mantan anggota DPRD.

“Memang begitu, itu makanya rencananya mau konsultasi ke BPK, tetapi kan ini masih pendemi Covid-19 ini, makanya saya tetap menjalankan arahan dari LHP itu agar meneruskan,  makanya kita tetap menyurati mereka,” paparnya.

Berdasarkan informasi diterima setiap anggota DPRD dan mantan DPRD mengembalikan uang dengan jumlah yang bervariasi yakni dimulai dari Rp 10 Juta sampai Rp 67 Juta.

Terkait anggaran rumah tangga Pimpinan DPRD,  Waden lagi-lagi menyebutkan hal tersebut juga ada kesalah pahaman,  namun dia tetap menyurati pimpinan DPRD yakni Maruli Tua Hutapea, Timbul Lingga dan Mengatasi Silalahi terkait anggaran tersebut.

“Itupun kita surati sesuai dengan perintah dari LHP agar kita teruskan, dan kita meminta agar dikembalikan,” ucapnya. (Mag 04)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button