Berita

Soal Pemecatan 6 Karyawan PT BPR: Kabid HI Sebut RDP Bukan Rapat, Tapi Diskusi

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Aneh, diundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Simalungun, Kabid Hubungan Industrial (HI), Dinas Tenagakerja Kabupaten Simalungun Kepe Sitanggang malah menyebut RPD tersebut hanyalah berdiskusi.

Hal tersebut disampaikan Kepe Sitanggang didampingi Kepala Seksi Persyaratan Kerja (PK) Dinas Ketenagakerjaan Simalungun, Parida Lubis di ruang Komisi 4, DPRD Simalungun, Pamatang Raya, Rabu (13/11/2019).

RPD dipimpin Ketua Pokja IV, Binton Tindaon dan Hendra Sukma Sinaga dihadiri beberapa anggota DPRD, anggota Pokja 4 diantaranya, Jamerson Saragih, Jarusdin Sinaga dan Andre Andika Sinaga.

Hendra Sukma Sinaga menerangkan RDP dilaksanakan menindaklanjuti surat terkait pemecatan 6 Karyawan PT BPR Syariah Al Qayin Perdagangan secara semena-mena dan pesangon tidak sesuai.

“RDP ini kita laksanakan karena ada surat masuk sama DPRD tentang pemecatan sepihak dan pesangon yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan,” ujarnya.

Hendra Sinaga mengatakan pihaknya tidak mau perusahaan yang ada di Simalungun semena-mena melakukan pememecatan karyawan tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Maksud DPRD mengundang rapat agar masalah tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Disnaker Simalungun, apa maksud dan tujuan perusahaan.

Hendra Sukma Sinaga meminta supaya permasalahan tersebut diselesaikan dan tidak hanya menerima informasi yang manis tetapi masalah diselesaikan dengan tuntas serta Perusahaan dapat memperkerjakan Karyawan kembali dapat berkerja dengan nyaman.

“Agar tidak terjadi lagi perusahaan lain melakukan semena-mena. Walaupun mereka sudah di panggil kembali bekerja pada hari ini kita meminta agar ke depan para karyawan bisa nyaman bekerja tanpa harus di takut takutin lagi, semoga perusahaan ini bisa sehat dan berkembang,” sebutnya.

Adapun keenam Karyawan adalah berinisial JKP, NSS, MA, RH, ED dan SO dipecat secara sepihak oleh PT BPR Syariah Al Qayin, 25 Oktober lalu tanpa melalui prosedur.

Kadis Ketenagakerjaan Simalungun, Marolop Silalahi melalui Kabid HI, Kepe Sitanggang dengan lantang mengatakan bahwa rapat tersebut hanyalah berdiskusi.

“Memang ini rapat tapi ada yang saya tanyakan bahwa kedua belah pihak yang kita rapatkan tidak hadir pada saat ini. Apabila tidak hadir maka rapat kita hari ini hanyalah diskusi, itu menurut saya,” ucapnya.

Namun sebagai solusi terbaik nantinya, Kepe Sitanggang hanya bisa menyampaikan informasi dan akan menindaklanjuti apabila ada surat laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan Simalungun.

“Solusinya saya akan sampaikan. Ini berdiskusi bukan rapat namanya. Karena kedua belah pihak tidak hadir,” katanya.

Kepe Sitanggang, sambil melihat gogle di handphonenya tampak seperti mengajari DPRD menerangkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 156 ayat 1 dalam hal yang terjadi dalam pemutusan kerja perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon atau penghargaan uang masa kerja, uang pengganti hak yang harusnya diterima pekerja.

Diterangkannya, mengenai mediasi penyelesaian persoalan ada undang-undangnya pada nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial dan juga ada spesial petugas mediator.

“Jadi menurut saya, solusi yang terbaik mari kita sampaikan kepada pekerja maupun pengusaha menuntut hak dan kewajiban mereka. Tolonglah disampaikan pengaduan ke dinas Ketenagakerjaan Simalungun.Kami akan segera tindaklanjuti apabila ada tertulis itulah prosedurnya,” tandasnya.

Mendengar keterangan Kepe Sitanggang, Binton Tindaon mantan Ketua DPRD yang sudah 15 tahun menjadi anggota DPRD Simalungun tersenyum.

“Jadi kita ini rapat bukan diskusi karena rapat untuk menyelesaikan masalah membahas persoalan seperti ini bisa saja DPRD dengan instansi pemerintah terkait yang menangani. Sekarang kita menyimpulkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan lah dulu yang turun menyelesaikan masalah,” tegasnya.

Sambung Binton Tindaon mengatakan jika Dinas Ketenagakerjaan tidak bisa menyelesaikan masalah, DPRD akan bertindak.

“Kalau kira-kira tidak bisa lagi Dinas Ketenagakerjaan, kami pun bisa menyelesaikannya. Jadi tugas dari ketenagakerja waktu dekat ini akan kami tunggu sebagai laporan kepada kami,” pintanya.

Binton Tindaon menyarankan Dinas Ketenagakerjaan membuat suatu pertemuan terhadap kedua belah pihak atau turun langsung ke lapangan.

“Kesimpulan rapat ini Dinas Ketenagakerjaan mengundang kedua belah pihak atau terjun ke lapangan. Hasilnya laporkan kepada DPRD, itu bentuk sebagai pertanggungjawaban laporan kita,” sarannya. (mag-05)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close