Berita

Siswa Penerima KIP di SMAN 1 Kolang Dikutip Uang Komite

TAPTENG, FaseBerita.ID – Ternyata di SMA Negeri 1 Kolang Tapteng, siswa dikenakan uang sekolah atau yang biasa disebut dengan istilah uang komite. Pengutipan dilakukan tidak pandang bulu, bahkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang notabenenya merupakan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, juga tidak luput dari kutipan tersebut.

Kepala SMA Negeri 1 Kolang Tapteng, Jahriani Hutauruk ketika ditemui di sekolahnya, mengaku tidak bersedia memberi keterangan terkait apapun, termasuk informasi adanya siswa yang hanya menerima sekali bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 3 tahun mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.

Begitu juga dengan informasi yang menyebut bahwa penerima KIP diharuskan membayar uang komite. “Saya gak bersedia memberikan klarifikasi soal KIP dan uang komite,” kata Jahriani kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (29/1).

Menanggapi hal tersebut, Hotma Purba, Ketua Investigasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mengaku sangat prihatin dengan perlakuan yang diterima siswa penerima bantuan KIP di SMAN 1 Kolang. Dia menduga, pihak sekolah tidak peduli dengan siswa miskin yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

“Miris hati saya melihatnya. Harusnya, pihak sekolah memperjuangkan siswa-siswa yang kurang mampu. Dengan mengajukan nama mereka setiap tahun untuk mendapatkan bantuan pemerintah melalui KIP. Ini, malah siswa hanya dapat 1 kali bantuan saja, hanya di kelas I saja. Kelas II dan Kelas III, tidak dapat lagi. Padahal, program pemerintah itu bukan hanya untuk tahun pertama saja, melainkan untuk setiap tahun,” kata Hotma.

Baca sebelumnya: Pelajar Penerima KIP di SMAN 1 Kolang Ngaku Cuma Terima Bantuan Sekali

Ditambah lagi lanjut dia, adanya pengakuan siswa yang menyebut kalau mereka tidak pernah dilibatkan dalam pencairan dana bantuan tersebut. Mereka hanya menunggu, guru memberikan uangnya kepada mereka.

“Siswa mengaku tidak pernah memegang buku tabungannya. Kalau dana bantuan sudah masuk, mereka menerimanya dari guru. Artinya, pihak sekolah yang mencairkan ke bank, bukan siswa langsung. Yang jadi pertanyaan, kok bisa begitu,” ketusnya dengan nada heran.

Hotma pun mengaitkan kondisi tersebut dengan uang komite yang juga dibebankan kepada penerima KIP.

Sementara menurutnya, pemerintah pusat telah melarang pihak sekolah melakukan kutipan dalam bentuk apapun terhadap anak didik.

“Apalagi, ini sudah jelas-jelas siswa miskin, penerima bantuan pemerintah, kok malah dikutip lagi uang sekolahnya. pemerintah aja sudah ngasih bantuan dana, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah, seperti ongkos pergi sekolah, membeli peralatan dan keperluan sekolah lainnya. Jadi, dana itu bukan untuk bayar uang sekolah,” tukasnya.

Diapun meminta Pemerintah Provinsi Sumut untuk mengevaluasi perlakuan pihak SMAN 1 Kolang terhadap siswa miskin di sekolah tersebut.

“Karena SMA sederajat sudah langsung dibawahi oleh Pemprovsu, maka kita minta gubernur untuk mengevaluasi, kebijakan sekolah yang memungut uang komite dari siswa miskin. Kemudian, memastikan apakah benar, siswa miskin di sekolah tersebut hanya menerima sekali saja bantuan KIP. Kalau memang benar, Dimana kendalanya, kok hanya sekali saja. Tolong pak Gubernur untuk memeriksanya,” pungkasnya. (ts)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button