Berita

Sikapi Demam Babi, Pemkab Humbahas Diminta tidak Sekadar Sosialisasi

HUMBAHAS, FaseBerita.ID – Beternak babi merupakan budaya pada sebagian besar masyarakat Humbang Hasundutan (Humbahas). Diperkirakan, enam puluh sampai tujuh puluh persen ekonomi keluarga di daerah itu ditopang dengan beternak babi. Tidak bisa dipungkiri, untuk biaya anak ke jenjang perguruan tinggi, banyak warga mengandalkan ternak babi.

Namun, persoalan demam babi Afrika atau lazim disebut African Swine Fever (ASF) di kabupaten yang mekar dari Tapanuli Utara, ini menjadi sebuah dilema. Baik bagi masyarakat maupun pemerintah setempat. Wabah ASF dan hog cholera yang menjangkit ternak babi pada pertengahan September 2019 lalu ternyata berdampak luas terhadap sendi perekonomian masyarakat, khususnya peternak babi yang merugi akibat kematian ternaknya.

Di satu sisi, sampai saat ini belum ditemukan penangkal atau vaksin untuk penyakit ASF; sisi lainnya adalah harus dilakukan pemutusan mata rantai siklus virus tadi dengan memusnahkan. Artinya, semua babi yang ada di Humbahas bahkan di seluruh Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang telah dinyatakan terjangkit ASF, harus dimusnahkan dan untuk beberapa lama harus menghentikan ternak babi sampai dinyatakan steril.

Nah, hal ini tentu menjadi PR serius yang harus diselesaikan oleh Pemkab Humbahas, sesuai jargon yang selalu tertulis pada poster atau baliho Dosmar Banjarnahor yang menyebut: “Sinur na pinahan, gabe na niula” demi kemajuan dan peningkatan ekonomi warganya melalui ternak babi, khususnya.

Memang, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkab. Seperti mendata jumlah ternak babi yang mati, mengisolasi ternak babi yang terserang, melakukan biosecurity, menguburkan babi yang mati, mengawasi lalulintas perdagangan babi sampai dengan sosialisasi makan daging babi yang aman dan sehat yang digelar oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan Humbahas di Aula Hutamas, Dolok Sanggul, baru-baru ini.

Akan tetapi, warga peternak babi berharap lebih dari segala bentuk upaya yang telah dilakukan tadi. Mereka berharap kehadiran Pemerintah Humbahas atas kerugian yang dialami. Merupakan bentuk solusi untuk meringankan beban yang mendera.

“Kita berharap, ada kehadiran pemerintah di sana. Penjelasan pemerintah atas musibah kematian babi kami. Bentuk aksinya kami serahkan kepada pemerintah,” ujar S Sihotang salah satu pemilik peternakan babi di Parlilitan, belum lama ini.

S Sihotang juga menambahkan, pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legilatif di Humbahas dapat duduk bersama untuk mencari solusi sebagai bentuk upaya meringankan kerugian yang dialami oleh warga.

“Ini kan, sifatnya wabah dan belum ada vaksinnya. Saya kira pemerintah dan DPRD tidak salah jika menetapkan situasi ini semacam kejadian luar biasa atau apapun bentuknya agar beban peternak dapat berkurang. Ya, sikap yang ril tentunya. Bukan hanya sekadar sosialisasi makan daging babi. Apalagi ada wacana akan dilakukannya pemusnahan ternak babi secara massal,” ujarnya.

Terpisah, Sekda Humbahas Tonny Sihombing mengatakan, sejauh ini pihak Pemkab hanya dapat menyikapi situasi ini sebatas sosialisasi serta pengawasan lalulintas perdagangan babi, untuk mengamankan ternak babi yang ada serta mengurangi keresahan yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk penetapan situasi yang luar biasa, pihaknya masih menunggu petunjuk.

“Kejadian ini terjadi bukan saja sama kita, kabupaten lain juga terjadi. Jadi, kita masih menunggu petunjuk dari provinsi maupun pusat. Karena tidak sembarangan kita menentukan hal semacam itu,” kata Tonny melalui telepon genggamnya.

Lebih jauh Tonny menjelaskan, kalaupun pemerintah harus turun tangan untuk menanggulangi atau memberikan semacam kompensasi kepada para peternak yang merugi, pihaknya harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat atau provinsi. “Kita masih menunggu petunjuklah. Tetapi yang pasti, yang pertama kita amankan dulu supaya masyarakat jangan menjadi resah. Kita amankan dulu ternak budaya kita,” tandasnya.

Sementara itu, terkait langkah pemerintah daerah di Sumut untuk penanggulangan virus ASF, melalui rencana aksi pemusnahan massal ternak babi tidak di flot dalam APBD Humbahas 2020. “Pengusulan anggaran penanggulangan virus ASF oleh instansi yang bersangkutan tidak tertampung,” sebut Kabid Perencanaan Bappeda Humbahas Martongam Pasaribu, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, pemerintah turut prihatin atas musibah yang dialami oleh masyarakat. Namun dari segi penganggaran untuk penanggulangan virus ASF  secara spesifik, tidak dituangkan di APBD 2020 karena penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) dituangkan pada Juni 2019.

“Pemerintah Humbahas hanya menampung anggaran program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Khusus untuk penanggulangan virus ASF tidak tertampung,” jelasnya.

Berkaca dari situasi saat ini, ke depan akan dilakukan perencanaan anggaran untuk penanggulangan masalah, disesuaikan dengan kebutuhan yang sifatnya insidentil setiap OPD masing masing. “Soal kondisi ini, apakah disebut menjadi bencana Nasional, itu berdasarkan pertimbangan dampak sosial yang ditimbulkan,” tuturnya.(sht/ahu)

Tags

Berita lainnya

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Close