Berita

Sengketa Lahan Kantor Korpri Simalungun: Fransiscus dan Sekda Sepakat Jumpa di Pengadilan

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Sengketa lahan kantor Korps Pegawai Negeri (Korpri) Kabupaten Simalungun di Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, belum tuntas.

Dua pihak yang bersengketa, Fransiscus Saragih Sumbayak (40) dan Pemkab Simalungun, masih saling mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut. Karena tak kunjung ada penyelesaian, akhirnya kedua belah pihak, yakni Fransiscus dan Pemkab Simalungun melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Gideon Purba sepakat sengketa lahan di bawah ke jalur hukum, yakni pengadilan.

Jumat (28/9/2019) Fransiscus mendirikan pagar bambu di atas lahan seluas 30×30 meter atau 2,5 rante itu. Tak lama, sekitar pukul 10.00 WIB, Kepala Bidang Pertanahan Pemkab Simalungun Ramadan Damanik yang mengaku Kabid Pertanahan mengatasnamakan Pemkab Simalungun langsung memerintahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar paksa pagar tersebut.

Tentu saja Fransiskus menolak. Ia menegaskan dirinya pemilik sah lahan tersebut. Bahkan ia menantang Pemkab Simalungun menunjukkan bukti administrasi kepemilikan lahan. Namun petugas Satpol PP yang berjumlah 25 orang tak menghiraukan pernyataan Fransiskus. Mereka langsung membongkar pagar bambu yang didirikan Fransiskus.

Fransiskus kepada wartawan mengaku ia mendirikan pagar bambu diatas lahan itu dengan alasan ia lah satu-satunya yang memilili alas hak atas lahan itu.

“Kenapa saya berani bikin pagar, alasannya karena saya pemilik satu-satunya alas hak tanah itu. Ceritanya, 21 Mei 1987 ada surat perjanjian atas nama Tuan Lampu Saragih, pemilik tanah pertama kepada Maludin Purba, Pangulu Lama,” ujarnya.

Dulu, dibangunlah kantor pangulu di atas lahan tersebut. Lalu, Maludin Purba mewariskan lahan itu kepada anaknya, Jalasmen Purba. Dari Jalasmen, diwariskan ke anaknya, Jon Edi Agustinus Purba.

“Dari Jon Edi Agustinus, diwariskan kepada saya, Fransiskus Sumbayak tahun 2018. Jadi saya ahli warisnya. Di surat alas hak disebutkan ukuran tanah 30×30 meter atau sekitar 2,5 rante, ditandatangani Jon Edi Agustinus, saya, dan saksi-saksi,” terangnya.

Awalnya, kata dia, lahan itu dikelola Koperasi Bersama Kita Bisa. Waktu itu Kepala Koperasi M Silalahi membongkar kantor pangulu dan membangun kios-kios berdasarkan dana hibah dari Kementerian Koperasi.

Melihat itu, Fransiscus protes. Apalagi M Silalahi tak mampu menunjukkan dokumen surat. Hanya saja, pembangunan kios berlanjut.

“Sudah tiga kali saya buat pagar, tetap selalu dibongkar. Itu namanya arogan! Pertama saya buat pagar Januari 2019, tapi dirusak Satpol PP. Kemudian saya surati Sekda Simalungun, Gideon Purba tentang lahan saya yang dirusak. Tapi tidak ada respon. Lalu, Februari 2019, saya buat lagi pagar bambu yang kemudian juga dirusak Satpol PP ,” jelasnya.

Hal sama terulang, Jumat (28/9/2019). Saat Fransiskus membuat pagar, puluhan personel Satpol PP atas Perintah Ramadan Damanik datang dan langsung membongkar pagar sekira pukul 13.00 WIB.

“Ini yang ketiga kalinya saya buat pagar, dan kembali dirusak Satpol Pol PP. Kalau memang itu tanah Pemkab Simalungun, mereka harus membuat pernyataan tertulis yang menerangkan lahan itu benar-benar milik Pemkab Simalungun,” tukasnya.

Kata Fransiskus, kesabaran yang dimilikinya terbatas. Ia tak terima atas tindakan Pemkab Simalungun. Ia pun berencana menggugat Pemkab Simalungun ke pengadilan.

“Jangan membodoh-bodohi masyarakat, tetapi mendidik dan bukan mengintimidasi. Saya tantang Pemkab Simalungun! Saya akan membuat gugatan ke pengadilan. Jadi jumpa di pengadilan saja!” tegasnya.

Sekda Pemkab Simalungun, Gideon Purba saat dikonfirmasi via telepon seluler, menerangkan tanah tersebut milik Pemkab Simalungun.

“Katanya ada alas haknya. Itu kan bekas tanah pangulu, aku juga bekas dari situ. Makanya nggak kugubris suratnya itu!” kata Gideon.

Dilanjutkan Gideon, Pemkab Simalungun juga memiliki surat tanah, dan bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut juga milik pemerintah.

“Kita membangun kan tidak mungkin tanpa dasar. Dia itu mengaku-ngaku. Para orang tua di sana sudah kita tanya kapan itu tanah miliknya. Nggak apa-apa kalau dia tidak senang. Kita jumpa di pengadilan saja. Tidak mungkin saya tunjukkan semua surat sama dia. Mari saling menunjukkan surat di pengadilan,” tegasnya. (mag-05)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button