Berita

Sebelum Publikasi Data, BPS dan OPD harus Sepakat

SIANTAR, FaseBerita.ID – Sebelum data pemerintah dipublikasikan, harus dikoordinasikan disepakati oleh institusi yang diakui pemerintah sebagai penyedia data, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dengan instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data.

Tujuannya, jangan sampai setelah data dipublikasikan, muncul perdebatan dan permasalahan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Togar Sitorus saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pematangsiantar Dalam Angka Tahun 2019, di Laponta Room Siantar Hotel, Selasa (6/8/2019).

Menurut Togar, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang “Satu Data Indonesia” disebutkan, agar kebijakan tata kelola data pemerintah menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi-pakaikan.

Masih dalam kegiatan yang digelar BPS dan Pemerintah Kota Pematangsiantar itu disebutkan, diperlukan koordinasi yang cukup intens untuk menyinkronkan data-data yang akan diterbitkan nantinya.

“Pemerintah daerah juga harus mempunyai basis data (database) yang terpercaya, valid, dan senantiasa diperbaharui dan setiap OPD harus mempunyai database yang terbaru (up to date). Pemerintah Kota Pematangsiantar sangat menyambut baik rapat koordinasi ini, sehingga melalui kesempatan ini dapat dihasilkan data-data yang akurat nantinya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala BPS Pematangsiantar Sawaluddin Naibaho menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan FGD tersebut yakni untuk kesamaan data dalam penyusunan publikasi Pematangsiantar tahun 2019 yang akurat. Sejauh ini, sambungnya, peserta FGD sebanyak 33 instansi.

Hadir dalam acara tersebut dari Polres Pematangsiantar, Pengadilan Negeri Pematangsiantar, para pimpinan BUMN/BUMD di Pematangsiantar, dan para pimpinan OPD. (mag04)

iklan usi



Back to top button