Berita

Sah, KPU ‘hanya’ Peroleh Rp21 M: Anggaran Pilkada Siantar

SIANTAR, FaseBerita.ID – Setelah tawar-menawar, akhirnya disepakati anggaran Pilkada Pematangsiantar tahun 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp21 miliar. Kesepakatan ini terjadi setelah dilakukan pertemuan, Selasa (1/10/2019), dan dilanjutkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) antara KPU dan Pemko Pematangsiantar sekitar pukul 23.00 WIB.

Ketua KPU Pematangsiantar Daniel Sibarani, Rabu (2/10/2019) mengatakan anggaran ‘hanya’ Rp21 miliar, pihaknya terpaksa memangkas sejumlah program kegiatan sosialisai dan lainnya. Selain itu, honor untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak ada kenaikan, artinya sama dengan jumlah yang mereka terima pada Pemilu April lalu.

Padahal, lanjut Daniel, awalnya KPU memroyeksikan anggaran untuk Pilkada Pematangsiantar 2020 sebesar Rp27 miliar. Namun usulan tersebut tidak diterima Pemko Pematangsiantar. Alasannya, anggaran yang tersedia untuk KPU hanya Rp20 miliar.

Setelah ditolak, kata Daniel, KPU sudah melakukan beberapa kali revisi dan mengusulkan kembali ke Pemko Pematangsiantar. Namun lagi-lagi ditolak. Hingga akhirnya, Pemko Pematangsiantar ‘mengalah’ dan bersedia menambahkan Rp1 miliar dari anggaran yang diproyeksikan.

“Tahun ini juga, KPU sudah mulai melakukan tahapan. Tahun ini Pemko akan mencairkan Rp1 miliar dan sisanya di tahun 2020,” terang Daniel.

Daniel berharap, Pilkada Pematangsiantar 2020 bisa terlaksana dengan lancar walaupun sejumlah kegiatan yang sempat diproyeksikan tidak bisa dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran.

Bawaslu Tidak Mau Ambil Resiko

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pematangsiantar juga memeroleh anggaran yang jauh dari usulan. Untuk Pilkada 2020, Pemko Pematangsiantar hanya menyediakan Rp4,447 miliar untuk Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu telah mengusulkan Rp8,6 miliar.

Ketua Bawaslu Pematangsiantar Syafii Siregar mengatakan, hingga Rabu (2/10/2019) sore pihaknya belum menandatangani NPHD.

“Kita tidak menandatangani karena yang disepakati Pemko jauh dari permintaan kita yang sudah beberapa kali kita revisi. Yang pertama, kita minta Rp13,6 miliar, selanjutnya Rp10,6 miliar, dan terakhir Rp8,6 miliar. Tetapi Pemko hanya menyanggupi Rp4,447 miliar,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai Peraturan KPU bahwa penandatanganan NPHD terakhir pada 1 Oktober 2019, Syafii mengatakan itu bukan Peraturan Bawaslu.

“Itu kan Peraturan KPU, bukan Peraturan Bawaslu, jadi kita belum menandatangani. Kita sendiri sudah memberikan surat ke Bawaslu Provinsi Sumut, tinggal menunggu keputusan dari Bawaslu Sumut,” ujarnya.

Syafii menambahkan, Bawaslu Pematangsiantar tidak mau mengambil resiko dengan anggaran hanya Rp4,447 miliar. (pra/mag-04)



Unefa

Pascasarjana
Tags
Back to top button