Berita

RPH Siantar Tidak Layak Difungsikan

SIANTAR, FaseBerita.ID – Anggota Komisi II DPRD Pematangsiantar mengeluhkan dan menyesalkan kinerja Walikota dalam hal pelayanan di Rumah Potong Hewan (RPH). Sejumlah masalah ditemukan saat mereka berkunjung langsung ke RPH di Jalan Manunggal, Kecamatan Siantar Marimbun, Kamis (21/3).

Ketua Komisi II OW Herry Darmawan didampingi dewan lainnya antara lain, Frans Herbert Siahaan, Hendri Dunand Sinaga, Arapen Ginting, Astrida Sitohang dan Heri Agus Siahaan sebelumya sudah melihat situasi RPH. Kondisi ini sangat menimbulkan kekecewaan karena sudah berulang-ulang menjadi poin dalam rekomendasi Komisi II DPRD. Hanya saja tidak diperhatikan Pemko.

Kunjungan lapangan itu berawal dari informasi dari warga tentang adanya hewan yaitu kerbau mati dibawa ke RPH, kemudian dipotong untuk dipasarkan. Terungkap juga pembuangan limbah ke sungai, tidak adanya dokter hewan, kantor pegawai maupun petugas pemotong hewan tidak ada dan cap bukti hewan yang dipotong dari RPH tersebut tidak dilakukan.

Selama bertahun-tahun atau sejak dibangun, aktivitas di RPH dinilai tidak memenuhi persyaratan termasuk soal halal dan tidak halalnya dengan tidak adanya dokter yang bertugas. Dan apa yang dilihat rombongan Komisi II DPRD, sebagian besar dibenarkan Kabid Peternakan dan Perikanan, Rita Elis.

“Dokter hewan kita ada, tetapi mereka menolak keadaan ini (kelayakan RPH). Tidak mungkin mereka dari rumah jam 12 malam ke sini (tidak ada kantor sama sekali-red). Dokter di dinas kita ada 4 orang. Pemotongan hewan mulai jam 12 malam hingga pagi. Di situlah sebenarnya perlu dokter,” katanya.

Dijelaskan, secara prosedur, hewan yang akan disembelih harus terlebih dahulu diperiksa tapi hal ini tidak dilakukan oleh dokter hewan. Atas kondisi itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian hanya bisa mengecek kelayakan hewan mengandalkan kebiasaan di luar dokter.

“Semampu mereka (petugas pemotong hewan dan pegawai). Namun untuk keabsahan (kesehatan hewan) itu wewenang dokter hewan. Tetapi kami selaku pelaksana teknis, kami bisa melihat dari fisik luar. Kecuali yang mendetail, kaitannya dengan penyakit khusus kami tidak layak mengutarakannya,” terangnya.

Mengenai stempel hewan menjadi masalah karena selama ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan lantaran saat ini tidak ada tinta stempel. “Tapi mereka ini (petugas teknis) tahu mana yang keluar. Makanya kami ada razia dan menangkap serta membakar hewannya” katanya.

Namun petugas lain Oloan Marpaung mengaku, stempel merupakan cara untuk mengetahui apakah hewan tertentu dipotong dari RPH atau tidak. Soal limbah, juga diakui merupakan tindakan fatal namun tidak ada cara lain bagi petugas. Jika tidak dibuang ke sungai maka dampak buruknya justru kepada petugas.

Menjawab dugaan adanya hewan mati disembelih di RPH Jalan Manunggal, tidak lepas dari kondisi area RPH yang tidak dilengkapi pagar atau tembok pembatas sehingga mengontrol orang masuk tidak bisa dilakukan.

“Kalau menurut pihak provinsi, RPH ini layak hanya 10 persen. Kami mengerjakan ini hanya biar gajian,” kata yang lainnya.

Kesimpulan dari kunjungan ini, Frans Herbert Siahaan mengaku bahwa tak bisa menuntut banyak untuk pelayanan di RPH karena fasilitas yang ada sama sekali tidak mendukung. Senada disampaikan Hendri Dunand Sinaga. Menyikapi ini akan dilakukan RDP terhadap Pemerintah Kota. (pam/pra)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button