Berita

Rencana Unjuk Rasa Nelayan: Polisi Tak Beri Izin Demo di Lanal

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Beredar informasi, sejumlah nelayan Sibolga-Tapteng akan menggelar unjuk rasa di depan Mako Lanal Sibolga, hari ini, Kamis (17/10/2019). Adapun tuntutan yang ingin disampaikan seputar dugaan pungli yang oleh oknum anggota Lanal terhadap para pengusaha pukat trawl.

Belum diketahui apakah demo kali ini ada kaitannya dengan pernyataan anggota DPRD Sibolga Mukhtar Nababan pada sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu yang menyebut adanya dugaan oknum Lanal yang melakukan pungli terhadap para pengusaha agar kapal trawl bisa bebas beroperasi.

Dari surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Polres Sibolga tertanggal 11 Oktober 2019 diketahui, para nelayan tersebut tergabung dalam Aliansi Nelayan Bersatu Sibolga-Tapanuli Tengah. Dengan jumlah massa yang akan diturunkan sebanyak 10.000 dengan membawa alat peraga aksi berupa spanduk, sound sistem, telur busuk, tomat busuk dan Ban bekas.

Adapun yang menjadi Penangungjawab, tertulis M Thalib, Edward Lumban Gaol, Amar Sikumbang dan Arifin Siregar. Sementara, sebagai orator, tertulis Benristan Sinaga, Raja Daud Napitupulu, Hj. Herlina Wati Simanjuntak, Adinuk Akbar, Raja Hutabarat dan Edi Syahputra. Kemudian, Anto, Andi Siahaan serta Raju Firmanda Hutagalung.

Kapolres Sibolga AKBP Edwin Hariandja yang dikonfirmasi melalui Kasubbag Humas Iptu Ramadhansyah Sormin membenarkan adanya pemberitahuan aksi demonstrasi tersebut. Namun, Sormin mengaku pihaknya tidak memberi izin dilakukannya aksi demo tersebut. Pasalnya kata sormin, sesuai aturan yang berlaku, tidak diperbolehkan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor instansi militer.

“Ada surat pemberitahuan yang mereka sampaikan. Tapi, kita tidak ada mengeluarkan STPL-nya, gak ada kita keluarkan surat izinnya. Karena, tidak boleh unjuk rasa di markas militer,” kata Sormin melalui sambungan selulernya.

Kemudian, alasan lainnya karena kelompok massa tersebut mengatasnamakan diri sebagai nelayan dua daerah, Sibolga dan Tapteng. Sehingga, untuk pemberian izin harus melalui Polda Sumut. “Mereka kan dari nelayan Sibolga dan Tapteng. Karena sudah menyangkut dua daerah, harusnya izinnya dari Polda, bukan dari kita. Makanya, kita gak bisa mengeluarkan izinnya,” terang Sormin.

Karena adanya larangan melakukan unjuk rasa di depan kantor instansi militer, Sormin menyebut kalau sasaran aksi dialihkan ke kantor DPRD Sibolga. “Jadinya dialihkan ke kantor DPRD (Sibolga),” tukasnya.

Baca juga:

Meski tak ada izin, pihaknya tetap akan melakukan pengamanan bila aksi tersebut tetap dilaksanakan. Bila terjadi hal-hal yang melanggar hukum, pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan tindakan keras. “Kita tetap melaksanakan Kamtibmas. Kalau ada pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan anarkis, kita tidak akan sungkan memberikan tindakan tegas. Jadi, kami imbau, jangan sekali-sekali melakukan tindakan anarkis,” imbuhnya.

Immat: KNTM Tidak Terlibat

Menanggapi adanya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan Nelayan Bersatu Sibolga-Tapteng, Immat Lubis, Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Sibolga-Tapteng membantah bila pihaknya ikut terlibat dalam rencana aksi tersebut. Menariknya lagi, Immat menyebut mereka yang ingin menggelar aksi, bukan merupakan bagian dari masyarakat nelayan. Karena menurutnya, setiap nelayan punya organisasi tersendiri dan akan selalu membawakan nama organisasi setiap kali melakukan sesuatu, termasuk aksi unjuk rasa. Oleh karena itu, sebagai ketua nelayan tradisional, dirinya mengaku keberatan bila kelompok tersebut membawa nama nelayan.

“Saya tidak mengakui mereka sebagai nelayan. Karena, kalau ada kegiatan nelayan, apapun itu, kami pasti diberitahukan. Ini, tidak ada sama sekali. Dan saya juga tidak tahu, mereka berasal dari organisasi nelayan mana. Kalau nelayan, pasti ada nama organisasinya,” ketusnya.

Dia menduga, aksi tersebut didalangi oleh cukong-cukong illegal fishing atau yang dia sebut sebagai nelayan berdasi. Dengan tujuan, agar instansi terkait melegalkan beroperasinya pukat trawl, handal atau kapal dengan alat tangkap bom dan sejenisnya.

Dan dengan tegas Immat mengatakan, kalau tujuan para pendemo tersebut tidak akan terpenuhi, karena pihaknya sebagai nelayan tradisional akan mengambil sikap untuk menghadang rencana tersebut.

“Undang-undang sudah melarang, kenapa lagi harus dipaksa agar bisa beroperasi trawl dan handal ini. Saya menduga, ada cukong-cukong illegal fishing atau nelayan berdasi di balik aksi ini. Jangan mereka kira, pemberian uang sebagai upeti bisa menjamin illegal fishing bisa beroperasi,” tukasnya.

Mewakili seluruh nelayan tradisional, Immat mengaku mendukung penuh Lanal Sibolga untuk menindak tegas pelaku Illegal fishing. “Saya sampaikan Lanal jangan takut atau gentar dengan mereka. Karena, kami nelayan tradisional akan mendukung Lanal dan instansi terkait lainnya untuk menindak tegas para pelaku illegal fishing,” tegasnya sembari menambahkan, kalau pihaknya juga setuju dengan langkah yang dilakukan oleh Polres Sibolga, yang tidak memberikan izin kepada pengunjuk rasa untuk melakukan aksi. (ts)



Pascasarjana

Unefa
Back to top button